Berita > Seputar TKI
Bawa Keranda Mayat, SBMI Malang Tuntut Pemkot Usut Tuntas Kasus PT CKS
29 Jun 2021 18:22:39 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 615
Ket: keranda mayat yang dibawa massa aksi SBMI Malang
Foto: SBMI Malang
Nasional, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI Malang menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang dengan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah, khususnya Walikota Malang, Sutiaji, Selasa (29/6/2021).

SBMI Malang menilai DPRD dan Walikota Malang tidak becus melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI).

Hal ini terkait tragedi penyelamatan diri lima calon BMI yang tiga orang di antaranya mengalami cidera patah tulang akibat jatuh dari lantai 4 ketika berusaha keluar dari penampungan BLK-LN Central Karya Semesta (CKS) di Jalan Raya Rajasa, Bumiayu, Kota Malang karena situasi buruk di dalam asrama pada 9 Juni 2021 lalu.

Walikota Sutiaji pernah mengeluarkan pernyataan bahwa PT CKS memiliki izin resmi atau legal. Sutiaji juga menyebut PT CKS adalah pahlawan devisa dan kaburnya lima calon BMI dari penampungan BLK-LN PT CKS tersebut karena terprovokasi oleh pihak luar.

Pernyataan Walikota Sutiaji ini dinilai telah menciderai keadilan dan rasa kemanusiaan, karena pahlawan devisa adalah buruh migran, bukan PT penyelenggara penempatan BMI. Menurut SBMI Malang, PT penyelenggara penempatan BMI justru merupakan penikmat pertama keringat dan darah BMI.

Selain itu, pernyataan Sutiaji itu bertentangan dengan pernyataan Kepala BP2MI yang menyebutkan bahwa di PT CKS ditemukan banyak masalah. Pernyataan Sutiaji juga bertolak belakang dengan pernyataan Plt Kadisnaker Kota Malang yang sebelumnya menyatakan bahwa PT CKS belum memiliki izin resmi alias ilegal.

“Pernyataan Sutiaji yang tidak sesuai dengan temuan Kepala BP2MI dan bertolak blakang dengan pernyataan Plt Kadisnaker Kota Malang menunjukkan bobroknya fungsi pengawasan Pemerintah Kota Malang terhadap penyelenggara penempatan buruh migran Indonesia seperti diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI.” Demikian tulis SBMI Malang dalam siaran pers yang diterima redaksi LiputanBMI, Selasa (29/6).

Untuk itu, SBMI Malang menuntut Pemkot Malang dan jajaran penyidik dari Kepolisian RI agar mengusut tuntas kasus ini.

“Pemkot Malang bersama tim penyidik dari kepolisian harus mengusut tuntas pelanggaran kemanusiaan dan tindak pidana perdagangan orang yang patut diduga dilakukan oleh pemilik dan pelaku manajemen PT CKS,” tulis SBMI Malang dalam rilis-nya.


(FK/, 29/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-