Berita > Opini
Beranikah Instansi Pemerintah Menindak PJTKI Bandel ?
23 Jan 2016 03:14:03 WIB | Abdul Hadi | dibaca 2981
Ket: Menaker, M.H Dakhiri
Foto: Google

Sukabumi, LiputanBMI - Menjadi Buruh Migran adalah bukan sebuah keinginan dan pilihan sadar, apalagi menjadi sebuah cita-cita. Tidak akan ada satu buruh migran pun yang ingin menjauhkan diri dengan pihak keluarganya. Ini hanya mereka lakukan karena dorongan dari kebutuhan yang sudah tidak bisa ditolerir.

Di dalam proses awal, ternyata menjadi seorang buruh migran pun tidaklah mudah. Masih carut marutnya proses rekruitmen yang buruk (pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan) ini masih banyak terjadi.

Selain itu, rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktek perdagangan orang, Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat maupun laut, pengeluaran dan/atau legalisasi dokumen identitas yang tidak memperhatikan keabsahanan data, koordinasi kelembagaan yang rendah/lemah, penegakan hukum yang lemah, ini menjadi tantangan tersendiri buat lembaga-lembaga terkait

Sri Muryaningsih BT Muryanto (39 tahun) yang berasal dari Karawang, Desa Sukamakmur Kecamatan Tirta Jaya adalah salah satu korban pemalsuan dokumen. Srimuryaningsih diberangkatkan ke negara Oman melalui PJTKI BAKHTIR IKHWAN pada tanggal 13 Februari 2015 dengan nama majikan/kafil Ahmad Salim Sadid Al Azkawi.

PJTKI Bakhtir Ikhwan melakukan manipulasi data, dengan cara merubah biodata KTP CTKI dari tahun 1973 ke 1976. Dalam data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tercatat lahir pada tanggal 01 Mei 1973, sedangkan pada Passport tercatat 01 May 1976.

Selain itu, Sri Muryaningsih juga mendapat dua PK (perjanjian kerja). Dalam PK (perjanjian kerja) yang dipegang oleh Sri Muryaningsih nama majikannya adalah SALEH HAMOOD AL KAMIU dengan nomor 16861 yang seharusnya untuk Saryati bt Icang Kamung, demikian sebagaimana dijelasankan oleh KBRI Muscat melalui pesan singkat.

Sedangkan PK yang dipegang oleh PJTKI Bakhtir Ikhwan majikan Sri Muryaningsih adalah Sesuai data passport yaitu Ahmad Salim Sadid.

Di tengah gencarnya pembahasan dan penggojlokan revisi UU No. 39 tahun 2004 oleh berbagai instansi (Kemnaker, Kemenlu dan BNP2TKI) dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (BMI-SA, SPILN, JBM, SBMI, Migrant Institute, Migrant Care, Home, Diaspora dll), namun tetap hal-hal seperti kasus di atas masih terjadi dan berjalan.

Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab? Dan apakah lembaga-lembaga terkait berani menindak PJTKI yang masih nakal tersebut? Haruskah berjatuhan korban berikutnya? Wallahu ‘alam bisshowab.

(HDI, 23/01)

Universitas Terbuka Riyadh
-