Berita > Seputar TKI
Sinkronisasi, Arah Baru Langkah Kemenlu
05 Dec 2015 08:33:01 WIB | Abdul Hadi | dibaca 1600
Ket: Diskusi Sinkronisasi Penanganan Kasus
Foto: Nanang Karawang

Bogor, LiputanBMI - Perlindungan terhadap WNI (Warga Negara Indonesia) dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah isu dan tema krusial yang selalu didengungkan oleh berbagai kalangan aktivis. Hal ini dikarenakan Negara belum dianggap mampu hadir melindungi WNI di luar negeri dan khususnya WNIO/TKIB (Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah) di berbagai belahan Negara penempatan.

Kemenlu yang dimotori oleh Lalu Muhammad Iqbal mendapat respon yang sangat positif dari berbagai kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain muda dan cerdas, Iqbal mempunyai dedikasi dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap perlindungan WNI (Warga Negara Indonesia) di luar negeri, khususnya WNIO/TKIB.

Diskusi tentang Sinkronisasi Penangangan Kasus adalah salah satu upaya respon positif yang dilakukan oleh Kemenlu (Direktorat Perlindungan)untuk meningkatkan perlindungan WNI, khususnya terhadap WNIO/TKIB, terutama di Timur Tengah. Dimana peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam membantu menangani kasus dapat menyinkronkan diri dengan arah perlindungan yang dilakukan oleh Kemenlu sehingga tidak terjadi miskomunikasi (Komunikasi yang salah) dan mismach (tidak nyambung) satu sama lain dalam menangani kasus.

Dalam pidato sambutannya, Direktur PWNI dan BHI yang disampaikan oleh wakilnya Fajar, menyatakan bahwa Diskusi Sinkronisasi Penangangan Kasus dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk Penanganan WNI/TKI yang Bermasalah di Timur Tengah adalah respon baru terhadap permasalahan perlindungan, dimana Pemerintah dan LSM dapat bersinergi dalam masalah perlindungan ke arah yang lebih baik.

“Tangggung jawab perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab kemenlu, tapi ini harus menjadi tanggung jawab bersama, kami berharap semua elemen yang mempunyai kepedulian terhadap kemanusiaan sudah saatnya melakukan sinkronisasi dalam penanganan kasus. Dan diharapkan, dalam penangangan masalah WNI di luar negeri apa yang diprogramkan oleh Kemenlu dan kawan-kawan LSM dalam hal penanganan kasus bisa lebih sinkron, tidak bertentangan dan tidak bersebrangan sehingga bentuk dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Kemenlu dan LSM dapat lebih sejalan guna mewujudkan perlindungan yang lebih baik”, ujarnya kepada tim liputanbmi.

Peserta diskusi dihadiri oleh 6 (enam) LSM, BMI-SA, SBMI, GARDA BMI, Migrant Care, Migrant Institut (absent), Solidaritas Perempuan, serta seorang aktivis Buruh Migran Yusri Albima. Peserta yang diundang menurut Panitia Pengarah Masbukin, adalah LSM yang representatif dan dianggap oleh kemenlu banyak menerima kasus/pengaduan persoalan WNI, khususnya WNIO/TKIB.

(HDI, 05/12)

Universitas Terbuka Riyadh
-