Berita > Opini
Overstayers Umroh di Arab Saudi Tanggung Jawab Siapa?
17 Nov 2015 06:32:21 WIB | Abdul Hadi | dibaca 2618
Ket: Madinah Al-Munawwaroh
Foto: arsip BMI-SA

Sukabumi, LiputanBMI - Kalau dilihat dari mata rantai, jelas banyak yang terlibat dalam urusan umroh ini. Mulai dari instansi pemerintah (Kemenlu dan Kemenag) juga pihak Swasta (Travel). Namun siapakah yang harus lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan ini (umroh)? Bagaimana penanganan permasalahan ini jika terjadi kesalahan dari pra keberangkatan sampai pasca pemulangan dan siapakah yang harus berperan aktif?.

Secara prosedural, jelas urusan umroh ada di bawah kewenangan Kemenag. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perwakilan dan perkantoran yang berada di Arab Saudi. Namun, dimana dan bagaimana perannya terhadap persoalan overstayers umroh yang banyak menumpuk di Arab Saudi?

Selama penulis bekerja beberapa tahun di Arab Saudi, saya melihat bahwa persoalan overstayers umroh tidak pernah tersentuh dan ada upaya yang lebih konkrit dari pihak Kemenag serius menyikapi persoalan ini. Yang selama ini baru berjalan adalah penanganan kasus situasional, seperti orang hilang dari rombongan/jama'ah.

Dari hasil survey penulis selama bekerja di Arab Saudi, di Jeddah dan Makkah. Bahwa jumlah overstayers umroh dengan TKIO/TKIB adalah hampir berbanding, bahkan jumlah wanita overstayers umroh jumlahnya lebih banyak dari TKIO/TKIB (survey berdasar jumlah perbandingan penghuni di setiap penampungan, tempat pekerjaan dan tempat umum.

Bagaimana kaitan overstayers umroh dengan Program Repatriasi Pemerintah?

Ada banyak hal yang cukup menarik yang harus kita perhatikan. Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa program repatriasi ini adalah kerja sama tiga instansi, yaitu: Kemenlu, BNP2TKI dan Kemnaker. Lalu, dimanakah peran Kemenag ? dan dimana peran Swasta (Travel)?

Berdasarkan informasi yang dihimpun BMI-SA (Buruh Migran Indonesia-Saudi Arabia), bahwa program repatriasi ini lebih banyak diserap dan dimaanfatkan oleh overstayers umroh karena dianggap cukup mudah dan bebas hambatan. Sementara bagi TKIO/TKIB masih cukup kesulitan, karena harus berhadapan dengan pihak pemerintah setempat dan majikan terlebih dahulu.

Dari data di atas pertanyaannya adalah, Apakah program repatriasi ini hanya ditujukan target pemulangan WNI saja atau repatriasi adalah salah satu bentuk perlindungan negara terhadap TKI yang bekerja di Luar Negeri? Tepat sasarankah anggaran yang digunakan ketiga lembaga tersebut?Siapakah yang mengeluarkan anggaran biaya program repatriasi ini?.

Jelas, jika anggaran biaya yang dipakai oleh program repatriasi ini adalah memakai anggaran ketiga lembaga tersebut (Kemenlu, BNP2TKI dan Kemnaker) yang sementara pemulangannya lebih banyak digunakan oleh overstayers umroh, ini jelas salah sasaran dan harus dikaji ulang. Karena ternyata TKIO/TKIB tidak bisa memanfaatkan program ini dengan lebih maksimal.

Lantas, Mengapa pemulangan overstayers umroh tidak diserahkan saja ke Kemenag yang lebih berwenang dan bertanggung jawab dalam hal ini? Atau Kemenag dan Travel membantu anggaran pembiayaan repatriasi untuk overstayers umroh. Sehingga ketiga instansi pemerintah (Kemenlu, BNP2TKI dan Kemnaker) bisa lebih fokus dan memprioritaskan penyelesaikan persoalan TKIO/TKIB di Arab Saudi dan bisa mempercepat serta mengutamakan kepulangan TKIO/TKIB ini, Ketimbang mengutamakan pemulangan overstayers umroh. Wallahu A’lam

(HDI, 17/11)

Universitas Terbuka Riyadh
-