Berita > Opini
Anggaran Bisa Membengkak, Program Repatriasi Salah Sasaran
13 Nov 2015 10:55:58 WIB | Abdul Hadi | dibaca 2133
Ket: WNI Overstayers
Foto: abdul hadi

Sukabumi, LiputanBMI - Repatriasi begitu ramai diperbincangkan, namun sejauh manakah kita bisa mencerna dan memahami repatriasi yang sedang digulirkan pemerintah ini?. Agar tidak salah faham dalam memahami arti dan tujuan program yang sedang digulirkan pemerintah, mari kita fahami dulu artikulasi Repatriasi.

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan, bahwa Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Kata ini adalah gabungan dari awalan re- ("kembali") dan patria ("tanah asal").

Sebenarnya cukup mudah difahami artikulasi repatriasi ini, karena tidak menuntut multi tafsir. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah para pihak pemangku kebijakan yang mengusung mandat ini targetnya apa? Anggarannya dari mana? sasarannya apa?.

Para pemangku kebijakan wajib memperjelas target dan sasaran yang ingin dicapai dalam program repatriasi ini, apakah ditujukan kepada WNI secara umum? sebagaimana definisi dan arti repatriasi di atas, Overstayers (yang datang dengan jalan umroh/haji) atau TKIO/TKIB? termasuk anggaran yang dipakai berasal dari mana? Dari Kemnaker, BNP2TKI, Kemenlu, atau Kemenag?

Yang berkaitan dengan TKIO/TKIB ini jelas anggaran yang dikeluarkan harus dari kebijakan tiga instansi pemerintah, yaitu: BNP2TKI, Kemenlu dan Kemnaker, sedangkan anggaran Overstayers yang berangkat memakai jalur umroh/haji, ini jelas anggaran yang dikeluarkan harus dari kemenag. Mengapa demikian? Jelas, urusan umroh dan haji ada di bawah kewenangan Kemenag.

Menurut data dan pengamatan Tim BMI-SA, bahwa apa yang terjadi di lapangan dalam program repatriasi ini ada ketimpangan dan kebijakan yang salah bidik. Karena pemulangan lebih diprioritaskan kepada overstayers yang datang via jalur umroh/haji. Sedangkan penanganan pemulangan TKIO/TKIB masih terkendala dengan persoalan hokum yang berlaku di Arab Saudi.
Sehingga jika ketiga instansi pemerintah ini; Kemenlu, Kemnaker dan BNP2TKI yang targetnya adalah pemulangan TKIO/TKIB yang sementara dipulangkan itu adalah overstayers yang datang melalui jalur umroh/haji, ini jelas sasaran ketiga instansi ini salah, dan akan berimbas kepada anggaran yang tidak tepat sasaran. Anggaran habis, TKIO/TKIB tetap numpuk di Arab Saudi.

Sedangkan Anggaran Kemenag cukup aman, karena persoalan overstayers umroh/haji sudah dihandle oleh ketiga instansi terkait. Wallahu ‘Alam.

(HDI, 13/11)

Universitas Terbuka Riyadh
-