Berita > Opini
Kebijakan Arogan, WNI (TKI) Jadi Tumbal
21 Aug 2015 09:39:32 WIB | Abdul Hadi | dibaca 1981
Ket:
Foto:

Indonesia, LiputanBMI - LiputanBMI, Pro-kontra penghentian penempatan TKI masih terjadi di berbagai kalangan. Pemerintah versus TKI dan Pegiat Buruh Migran, TKI versus Pengamat dan lain sebagainya.

Berbagai upaya dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penempatan dan perlindungan TKI, dari mulai pra-pasca pemulangan.

Diskusi Panel yang dilakukan Diaspora (Pemerhati dan Pegiat buruh migrant) pada 12 Agustus 2015. Panitia diskusi berusaha menghadirkan Para Pengambil Kebajikan, namun sayang, mereka hanya mewakilkan, kecuali BNP2TKI. Nara sumber; Perwakilan Kemenlu, Kemnaker, BNP2TKI, Komisi IX (tidak datang), Komnas Perempuan, dan salah satu wakil Pegiat buruh migrant.

Diskusi tersebut berusaha menemukan titik terang tentang roadmap 2017 dan revisi UU No. 39 Tahun 2004. Namun tetap, hasil diskusi tersebut tidak menemukan arah yang jelas. Bahkan salah satu pegiat buruh migrant perwakilan dari home (D. Hutagaol) menyatakan, bahwa "roadmap 2017 adalah produk gagal pemerintah".

Ada yang cukup menarik memang dalam latar belakang penghentian penempatan TKI ke 21 negara ini, dari informasi yang didapat, bahwa latar belakang penghentian penempatan ini karena Presiden RI merasa dipermalukan di forum-forum internasional yang senantiasa disinggung persoalan-persoalan TKI (PLRT). Selain itu, menurut salah satu nara sumber (Kemenlu), bahwa penghentian penempatan TKI ke Luar Negeri karena ada usulan dari beberapa perwakilan KBRI/KJRI di negara penempatan, karena permasalahan TKI dianggap terlalu banyak.

Dua alasan tersebut diatas belum bisa meyakinkan berbagai pihak, bahkan mendapat sorotan yang tajam dari para pegiat buruh migran, dan hampir semua peserta diskusi panel menolak dengan tegas tentang kebijakan ini. Karena bertentangan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 (“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”) dan pasal 28 (“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”), serta didukung oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 31 dan UU No. 6 Tahun 2012 Pasal 8 tentang Ratifikasi UU PBB tentang “Pekerja Migran dan Keluarganya”.

Ada yang aneh memang dalam kebijakan ini, karena sampai hari ini pelarangan dan penghentian penempatan TKI ke Luar Negeri belum ada wujud konkrit dari legalitas formalnya, baik tertuang dalam Undang-undang atau Peraturan Menteri. Sehingga belum mempunyai ketetapan hukum tetap, dan justru para mafia calo mempunyai kesempatan yang lebih besar dari resistensi ini.

Disisi lain, ketiga instansi yang terkait, baik Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI belum ada koordinasi dan kerjasama yang baik. Sehingga kebijakan egois ini masih banyak melahirkan penempatan TKI secara tidak selektif, pendidikan yang tidak memadai, pemalsuan dokumen, penempatan tanpa job order, penempatan tanpa prosedural, hingga beberapa kasus berujung pada perdagangan manusia.

Jika Kebijakan egois ini masih dipaksakan, dan input data yang salah masih dilakukan, maka akan terjadi kapan Perlindungan WNI (TKI) bisa terwujud ? Wallahu ‘alam.
(HDI, 21/08)

Universitas Terbuka Riyadh
-