Berita > Info Penting
Supaya Hp yang Dibeli dari Luar Negeri Tidak Diblokir, Ikuti Cara Berikut
19 Oct 2020 20:54:31 WIB | Hani Tw | dibaca 909
Ket: Cara registrasi hp yang dibeli dari luar negeri
Foto: Internet
Jakarta, LiputanBMI - Akhir-akhir ini banyak kasus berkaitan dengan diblokirnya ponsel yang dibeli dari luar negeri. Ponsel yang dibeli dengan harga mahal di luar negeri ternyata tidak bisa digunakan di Indonesia.

Jangan kaget apabila ponsel yang anda bawa jauh-jauh dari luar negeri sesampainya di Indonesia tidak bisa dipakai alias keblokir. Hal itu dikarenakan IMEI ponsel belum terdaftar.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan pemblokiran ponsel BM (black market) melalui nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) terhitung sejak 18 April 2020 lalu.

Peraturan ini resmi berlaku sejak 15 September 2020 pukul 22.00 WIB.

Hal tersebut untuk menekan penyelundupan perangkat seluler, juga bertujuan untuk mendukung industri yang kondusif di dalam negeri serta melindungi masyarakat dari perangkat yang ilegal.

Kendati demikian, tidak berarti masyarakat tidak bisa membeli ponsel dari luar negeri. Namun, perlu mendaftarkan ponsel itu terlebih dulu agar perangkat tersebut tidak diblokir.

Mengutip informasi dari akun resmi Ditjen Bea Cukai, Kamis (17/9/2020), proses pendaftaran IMEI bisa dilakukan sebelum atau saat tiba di Indonesia. Setelah itu, petugas bea cukai akan melakukan verifikasi di bandara.

Cara registrasinya adalah dengan mengunduh aplikasi Mobile Beacukai atau mengunjungi laman www.beacukai.go.id.

Di situ, konsumen bisa mengisi form pada aplikasi, setelah itu konsumen akan mendapatkan QR Code dan Registration ID.

Kemudian, petugas Bea Cukai akan melakukan scanning QR Code di bagian pemeriksaan Bea Cukai. Selanjutnya, pejabat bea cukai akan memberikan persetujuan.

Perlu diketahui, pemerintah memperbolehkan masyarakat membawa maksimal dua smartphone dari luar negeri, untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual kembali.

Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh lebih dari 500 dolar AS atau setara Rp. 7juta per individu, baik hand carry dan pengiriman.

Apabila nilainya melewati batas nilai harga akan dikenakan pajak dan jika masyarakat yang kelebihan membawa unit ponsel akan disita dan diperbolehkan membawa pulang dua saja.

Adapun tarif pajak yang dikenakan, berdasarkan peraturan adalah tarif bea masuk (barang bawaan penumpang/hand carry) sebesar 10 persen dari harga ponsel, ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, dan ditambah dengan tarif PPH sebesar 7,5 persen.
(HNI/IYD, 19/10)
Universitas Terbuka Riyadh
-