Berita > Seputar TKI
JBMI Kecam Putusan Bebas Majikan PMI Adelina
26 Sep 2020 17:17:53 WIB | Syafii | dibaca 361
Ket: JBMI
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Rilis Media Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)

Tidak ada Kekebalan Hukum Bagi Pelanggar Hak Asasi Buruh Migran
Tegakkan Keadilan untuk Adelina dan Berikan Ganti Rugi Untuk Keluarga Korban


Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) sebuah jaringan yang beranggotakan buruh Migran, mantan buruh Migran dan keluarga Migran di luar negeri dan di Indonesia mengecam atas putusan bebas untuk Ambika Ma Shan, majikan Adelina pada 22 September 2020, di Mahkamah Banding, Putrajaya, Malaysia.

Majikan perempuan Adelina, Ambika Ma Shan, digugat dengan Pasal 302 Hukum Pidana Malaysia yang memuat ancaman hukuman mati setelah diduga menyiksa Adelina.

Adelina Sau (21), korban perdagangan manusia dari NTT, dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga selama 2 tahun. Selama bekerja ia disiksa, tidak dibayar dan ditelantarkan oleh majikan. Dua bulan sebelum ditemukan dengan tubuh lemah penuh luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit, ia dipaksa tidur di kandang anjing. Ia akhirnya meninggal pada tanggal 12 Februari 2018 karena kegagalan sejumlah organ tubuh yang dipicu anemia parah. Di tangan dan kaki Adelina juga terdapat luka bakar. Selain itu, selama dua tahun bekerja, Adelina tidak mendapatkan gaji.

Pelanggaran berlapis yang dilakukan oleh Ambika Ma Shan seharusnya mendapat hukuman berat atas kejahatan berlapis yang dia lakukan dan memberikan hak dan ganti rugi kepada keluarga Adelina, namun justru kebalikannya Ambika dinyatakan bebas.

“Kami sangat kecewa dan marah dengan keputusan pengadilan yang membebaskan Ambika Ma Shan yang telah terbukti menganiaya Adelina Lisao” tegas Sringatin, koordinator JBMI.

Keputusan pengadilan Malaysia terhadap majikan Adelina telah meniadakan hak dan sangat merendahkan martabat PRT Migran Indonesia. Sringatin juga menyampaikan kekecewaan pada pemerintah pemerintah indonesia yang tidak segera melakukan protes atas keputusan pengadilan Ini, dan ini sama artinya pemerintah mengijinkan para majikan dimanapun untuk melakukan kekerasan pada pekerja rumah tangga dan buruh Migran lainnya.
Bebasnya Majikan Adelina dari tuntutan hukum merupakan bukti dari lemahnya diplomasi Pemerintahan Indonesia di negara penempatan pada di ranah hukum perlindungan bagi buruh migran dan khususnya pada PRT migran. Hal ini menjadi ancaman keselamatan bagi buruh migran yang bekerja di luar negeri baik di Malaysia maupun di negara-negara penempatan lainnya.

Saat ini, Pemerintah Malaysia mempekerjakan sekitar 300.000 Pekerja Rumah Tangga baik berdokumen atau tidak berdokumen. Dibawah Employment Act 1955, mereka dikategorikan sebagai pembantu rumah tangga yang tidak memiliki hak seperti pekerja lain di Malaysia.

Dampaknya, banyak majikan yang memanfaatkannya untuk mengeksploitasi dan menyiksa PRT tanpa harus tersentuh hukum. Disisi lain, dibawah peraturan ini, PRT yang kabur karena kondisi kerja yang buruk dan penganiayaan akan langsung dikriminalkan dan menjadi tidak berdokumen. Dari kasus-kasus yang ditangani Tenaganita, lembaga yang mendampingi buruh migran di Malaysia, Pemerintah dan penegak hukum termasuk Pengadilan terus menerus menghukum buruh migran atas dasar pembuktian legalitas mereka, yang sebenarnya justru ditentukan oleh majikan atau agen.

Atas dasar kenyataan ini, JBMI mengajak seluruh buruh migran untuk memperkuat diri dengan mengorganisir, belajar dan bersatu untuk menegakkan hak dan keadilan buruh migran. Kami mengajak semua buruh migran dan pendukungnya untuk turut memberikan solidaritas menuntut keadilan dan ganti rugi untuk Adelina.

Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan cepat dan tegas dalam menyikapi kasus Adelina ini dengan melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan negara Malaysia untuk menjamin perlindungan bagi Adelina dan buruh migran lainnya. Pemerintah Indonesia juga harus menuntut keputusan ini naik banding dan menyediakan pengacara untuk menjamin keadilan dan ganti rugi ditegakkan.


25 September 2020

Narahubung :
Sringatin : +852 69920878
Karsiwen : +62 81281045671

(IS/IS, 26/09)
Universitas Terbuka Riyadh
-