Berita > Pelaut
17 Bulan Kerja Belum Menerima Gaji, 3 ABK WNI di Fiji Minta Dipulangkan
20 Sep 2020 14:30:26 WIB | Syafii | dibaca 1054
Ket: Tiga ABK WNI Kapal Long Xing 905 di Fiji
Foto: LBMIJKT
Dunia, LiputanBMI - Fiji, Tiga orang Awak Kapal Perikanan (AKP) asal Indonesia di Fiji mengeluh dan meminta bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Keluhan tersebut didasarkan karena belum dibayarkannya gaji sesuai perjanjian.

Ketiga AKP tersebut adalah inisial EAM asal Magetan, EI dari Banyuwangi, dan IS dari Cilacap. Mereka bertiga direkrut oleh PT OJS dan mulai dipekerjakan sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan batas waktu selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2019.

“Kami sudah kerja selama 17 bulan, tetapi gaji kami rupaya belum dibayar oleh PT OJS. Selama bekerja, kami hanya dikasih uang talangan yang besarnya kurang dari Rp. 5 juta per orang. Itu enggak sesuai dengan PKL kami,” kata EAM yang saat ini berada di atas kapal FV. Long Xing 905 di dekat Pelabuhan Suva, Fiji, (20/9/2020).

Lanjut, menurut EAM, dirinya dan teman-teman dalam PKL, gajinya sebesar USD 300/bulan. Sistem perinciannya ada potongan untuk jaminan sebesar USD 1.000 yang dipotong setiap bulan sebesar USD 100 dari bulan pertama sampai dengan bulan kesepuluh. Jaminan tersebut akan diberikan ketika para AKP telah menyelesaikan kontrak selama 24 bulan.

Kemudian, EAM juga menyebut bahwa ada potongan biaya proses sebesar USD 600, yang dipotong setiap bulan sebesar USD 150 dari bulan pertama sampai dengan bulan keempat.

“Sistim pembayaran gaji kami setelah dipotong jaminan dan biaya proses, dibagi jadi dua, yakni terima di atas kapal sebesar USD 50/bulan dan sisanya ditransfer via rekening kami atau keluarga,” ungkapnya.

Masih kata EAM, seharusnya kalau sesuai masa kerja 17 bulan, perinciannya USD 300 x 17 = USD 5.100, dikurangi potongan jaminan USD 1.000, dikurangi gaji yang diterima di atas kapal USD 50 x 17 = USD 850, dikurangi potongan biaya proses USD 600, total yang harusnya kami terima adalah USD 2.650/orang, bukan cuma dikasih dana talangan kurang dari Rp. 5 juta/orang oleh PT OJS.

Maka, atas dasar itulah para AKP meminta bantuan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia dan berharap pihak PT OJS dapat membayar seluruh hak-hak para AKP termasuk uang jaminan, karena keinginan mereka untuk pulang bukan karena tidak ingin menyelesaikan kontrak, tetapi karena pihak PT OJS telah melakukan wanprestasi dengan cara tidak membayarkan gaji mereka sesuai PKL.

“Soal gaji, kata pimpinan PT OJS nanti saja hitung-hitungan kalau kami udah pulang, soalnya perusahaan di luar negerinya bangkrut. Selain itu, kami juga udah minta keluarga hubungi PT OJS, tapi tetap saja jawaban soal gaji kami tidak ada kepastian,” pungkasnya.
(IS/IS, 20/09)
Universitas Terbuka Riyadh
-