Berita > Pelaut
Pelaut Indonesia Wacanakan Pembentukan SAKTI
17 Sep 2020 00:27:29 WIB | Syafii | dibaca 325
Ket: Logo SAKTI
Foto: LBMIJKT
Jakarta, LiputanBMI - Puluhan pelaut mewacanakan pembentukan Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI). Wacana tersebut dilakukan guna membangkitkan gairah pelaut Indonesia dalam hal berserikat.

Selama ini, pelaut Indonesia terkesan disibukkan dengan aktivitas mempertahankan dan/atau meningkatkan pendidikan dan skillnya saja, tentunya selain aktivitas kesehariannya, yakni berlayar (bekerja). Sementara ketika mereka menghadapi perselisihan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja, bingung untuk menuntut hak-haknya.

Selain itu, pelaut seperti menjadi bola pimpong ketika sedang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Di satu sisi, Perjanjian Kerja Laut (PKL) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat Kesyahbandaran setempat dan di sisi lain dalam peraturan, penyelesaian perselisihan hubungan kerja dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh pelaut, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Mayoritas kasusnya adalah sengketa ketenagakerjaan.

Di dalam negeri, pelaut masih banyak yang menerima upah di bawah ketentuan upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat. Padahal seharusnya, pelaut dimungkinkan untuk diatur pengupahannya secara sektoral dan nasional, mengingat aktivitas kerja pelaut di perairan lintas kab/kota, provinsi, negara, bahkan benua.

Tak hanya soal upah, soal lainnya seperti hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pun alot untuk bisa pelaut nikmati. Harus digugat dulu di Pengadilan Hubungan Industrial, baru didapatkan hak itu.

Kemudian, persoalan status hubungan kerja pelaut pun tidak jelas. Alih-alih diatur dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL), tetapi sampai puluhan tahun bekerja terus menerus, statusnya masih pekerja kontrak.

Belum lagi, soal hak BPJS_TK dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang seperti masih jadi mimpi bagi kebanyakan pelaut di dalam negeri untuk bisa dinikmati, di mana hak-hak tersebut sebetulnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya wajib.

Atas dasar itulah, maka para pelaut dan aktivis pelaut berencana mendirikan SAKTI untuk memperjuangkan hak-hak tersebut agar dapat terakomodir.

“Mungkin selama ini ada yang salah dengan komunikasi para pelaut dan pengusaha, sehingga persoalan-persoalan selalu muncul, baik di media online maupun di sosial media facebook,” kata Tri Bagus, salah satu Anggota Pendiri SAKTI, Rabu (16/9/2020) di Jakarta.

Tri Bagus mewakili para Anggota Pendiri SAKTI berkomitmen bahwa ketika SAKTI terbentuk, prioritas utama SAKTI adalah memperjuangkan terwujudnya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Mari kita (pelaut) berserikat. Tingkatkan skill dan bersinergi untuk kemajuan bersama demi meraih kesejahteraan bagi pelaut dan kemajuan untuk perusahaan,” tegas Tri Bagus.

Kedepan, SAKTI akan berupaya untuk menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan-perusahaan pelayaran melalui penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAKTI sebagai serikatnya pelaut siap bersinergi dengan perusahaan dan pemerintah dalam upaya melahirkan win-win solution terhadap kesejahteraan pelaut.

“Konsen kami di bidang perjuangan hak-hak pelaut, peningkatan SDM dan menjadi rumah besar pelaut Indonesia. SAKTI memiliki misi menyatukan semua pelaut, baik umum maupun dari semua alumni pelayaran tanpa membedakan suku, ras, dan agama,” pungkas Tri Bagus.
(IS/IS, 17/09)
Universitas Terbuka Riyadh
-