Berita > Seputar TKI
SBMI: Pemerintah Gagal Lindungi ABK Perikanan Indonesia
13 Jul 2020 22:15:22 WIB | Juwarih | dibaca 815
Ket: Aksi unjuk rasa Serikat Buruh Migran Indonesia di depan Gedung Nusantara I, Komplek DPR-RI, Senayan, Jakarta, pada Senin 13 Juli 2020.
Foto: SBMI
Jakarta, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai pemerintah Republik Indonesia telah gagal untuk melindungi warganya yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan Indonesia.

Sebagaimana disampaikan dalam Press Release Aksi Save Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia sektor Perikanan di depan Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 13 Juli 2020.

Massa yang unjuk rasa berjumlah belasan orang tersebut dalam aksinya membentangkan beberapa spanduk di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan memakai kaos berwarna hitam bertuliskan 'Stop Perbudakan Moderen di Laut'.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto mengungkap realitas data kasus ABK perikanan yang selama ini ditangani oleh organisasinya dari tahun 2010 sampai tahun 2019 trennya selalu meningkat.
“Berdasarkan pendokumentasian aduan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2019, trennya cenderung meningkat,” ungkap Hariyanto.

Hariyanto memaparkan, terjadi peningkatan aduan kasus PMI di sektor ABK perikanan rata-rata sebesar 55,3 persen setiap tahunnya. Peningkatan aduan tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 491 kasus dan 2019 sebanyak 640 kasus.

Lanjutnya, total aduan permasalahan PMI yang didokumentasikan oleh SBMI dari tahun 2010 sampai 2019 sebanyak 2.456 kasus. Secara umum, terdapat 3 kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, perbudakan dan diskriminasi, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebesar 60,38 persen (1.483 kasus); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan sebesar 10,46 persen (257 kasus); dan Pengantin Pesanan sebesar 1,1 persen (27 kasus).

"Adapun sebesar 28,06 persen aduan (689 kasus) berasal dari sektor lainnya". Jelas Hariyanto saat menyampaikan orasinya di depan Lobi Gedung Nusantara I, DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Hariyanto, Pemerintah Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang cukup maju untuk melindungi ABK, yaitu Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang tidak dimiliki oleh aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam UU RI No. 18 tahun 2017 tentang PPMI ini ada beberapa pasal yang mengatur secara khusus pelindungan ABK, hal ini tercantum dalam Pasal 4 huruf (c) yang berbunyi, Pekerja Migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, kemudian Pasal 64 memandatkan penerbitan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Namun sejak diundangkannya UU RI No. 18 tahun 2017 tentang PPMI hingga saat ini penerbitan atutan turunan tersebut belum juga disahkan, pada hal berdasarkan mandat Pasal 90 dalam kurun waktu 2 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang tersebut PP sudah harus dibuat", tegas Ketua Umum SBMI.

Atas dasar tersebut SBMI menganggap Pemerintah telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap ABK Perikanan karena Peraturan Pelaksana sesuai dengan Pasal 90 yang berbunyi 'Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan'.

"Dampak dari ketidak pastian penerbitan Peraturan Pelaksana ini mengakibatkan para Buruh Migran di sektor ABK Perikanan Indonesia tereksploitasi, tanpa jaminan pelindungan dari negara", pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyampaikan 4 point tuntutan, diantaranya :
1. DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
2. DPR RI agar memonitoring perkembangan RPP Pelindungan ABK di Sekretariat Negara.
3. DPR RI untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali Timwas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk mengawasi implementasi Undang-Undang RI No. 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. DPR RI harus memastikan agar pemerintah hanya menempatkan BMI dan ABK ke negara yang memiliki Bilateral agreement yang melindungi WNI/ABK Indonesia
(JWR/IYD, 13/07)
Universitas Terbuka Riyadh
-