Berita > Seputar TKI
Biaya Hingga NTD 70.000 Untuk Mendapatkan Akte Kelahiran Bagi Anak dari Pendatang Ilegal di Taiwan
13 Jul 2020 18:11:38 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 575
Ket: Untuk mengurus Akte kelahiran untuk anak yang lahir dari pekerja migran ilegal membutuhkan biaya NTD 70.000
Foto: Faisal Soh
Taipei, LiputanBMI - Pejabat imigrasi Taiwan mengatakan, jumlah pekerja migran atau pendatang asing yang berstatus ilegal di Taiwan ada 50.000 orang lebih.

Mereka jauh-jauh datang ke Taiwan untuk bekerja, akan tetapi karena usia mereka termasuk masih muda, maka sering terjadi adanya rasa saling suka dan melakukan hubungan layaknya suami istri.

Berawal dari situlah, banyak sekali pekerja migran yang akhirnya mengandung dan melahirkan di Taiwan.

Dilansir Yahoo News (13/7), anak yang dilahirkan oleh pekerja migran atau pendatang asing ilegal di Taiwan disebut sebagai anak yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Anak yang dilahirkan dari pasangan bukan suami istri akan kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran karena salah satu syarat mengajukan akte kelahiran adalah bukti surat nikah.

Untuk itu, jumlah pekerja migran yang melahirkan di RS lebih sedikit karena mereka takut identitasnya terungkap dan akan ditangkap imigrasi kemudian akan dipulangkan ke negaranya.

Mereka lebih memilih melahirkan sendiri secara sembunyi-sembunyi atau pergi ke klinik ilegal. Di sana mereka terpaksa harus merogoh kocek sekitar NTD 70.000 untuk biaya persalinan dan demi mendapatkan akte kelahiran. Padahal ini merupakan pemerasan terhadap mereka.

Menurut pejabat imigrasi, meskipun mereka sebagian sudah menyerahkan diri atau ditangkap namun akan ada lagi pekerja migran yang menjadi ilegal sehingga tak akan pernah habis.

Terlepas dari hal tersebut, kebanyakan dari mereka bekerja di tempat yang berbahaya, pertanian, kontruksi bangunan dimana pekerja lain atau pekerja yang resmi tidak berani melakukannya.

Mereka banyak juga yang mengalami serangkaian kecelakaan kerja. Untuk biaya pengobatan dan perawatan di RS mereka tidak mempunyai askes, maka pihak imigrasi terpaksa minta bantuan organisasi amal atau lembaga sosial keagamaan yang ada di Taiwan.
(IYD/IYD, 13/07)
Universitas Terbuka Riyadh
-