BNI Saudi Arabia
Berita > Seputar TKI
Dikirim Ilegal ke Arab Saudi, PMI asal Brebes Hilang Kontak
09 Jun 2020 00:52:14 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 667
Ket: Ayah Mujijah, H. Zaenal (kiri), Ketua KAMI Brebes, Musthofa (tengah), Nursalim (kanan)
Foto: LBMIKSA
Nasional, LiputanBMI - Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bernama Mujijah asal Desa Limbangan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dilaporkan hilang kontak sejak diberangkatkan ke Arab Saudi pada Desember 2019.

Kuasa hukum dari Pusat Bantuan Hukum Dompet Dhuafa, Nursalim mengatakan Penempatan PMI ke Timur Tengah untuk sektor Domestik Workers saat ini masih dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI pada pengguna Perseorangan ke Kawasan Timur Tengah.

“Sejak 11 Desember 2019 menjadi awal nestapa bagi Mujijah dan keluarganya, tidak ada komunikasi dan bukti-bukti dokumen perjalanan yang menjelaskan Mujijah ditempatkan ke Arab Saudi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima LiputanBMI, (8/6/2020).

Sebelum diterbangkan ke Arab Saudi, Nursalim mengungkapkan Mujijah sudah mengikuti proses di sebuah PT untuk diberangkatkan ke Taiwan sebagai penata laksana rumah tangga. Akan tetapi rencana tersebut dibatalkan Mujijah setelah mengetahui dalam jobnya terdapat pengurusan anjing (hewan peliharaan). Akibatnya ibu dua anak itu harus menangung konsekuensi membayar biaya ganti rugi ke PT sebesar Rp 12,5 juta.

Setelah gagal berangkat ke Taiwan, Mujijah kemudian direkrut oleh sponsor bernama Nurijah agar mau diberangkatkan ke Arab Saudi.

Keadaan tersebut, lanjut Nursalim, memaksa Mujijah untuk menerima penawaran dari sponsor lain dengan negara tujuan Arab Saudi. Dengan harapan bisa membayar biaya ganti rugi proses ke Taiwan, hal tersebut mengingat semua dokumen Mujijah masih ditahan oleh pihak sponsor yang pertama saat proses ke Taiwan.

“ Nurijah ini merayu dan membujuk korban untuk ditempatkan sebagai penata laksana rumah tangga ke Timur Tengah. Pelaku menjanjikan pekerjaan ringan dengan gaji besar, menurut Nurijah korban akan dipekerjakan di satu rumah dengan dua pekerja ,” beber Nursalim sebagaimana pengakuan Ayah korban.

Nursalim menduga kegiatan perekrutan yang dilakukan Nurijah menyalahi peraturan perundang - undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 69 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) yaitu orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan PMI. Selain itu Nurijah juga tidak bisa menunjukkan salinan Perjanjian Kerja antara PMI dengan user (pengguna) dan atau perjanjian penempatan antara PMI dengan PPPMI, dan atau salinan dokumen perjalanan lainnya seperti paspor.

“Sudah kita buatkan laporan dan tinggal menunggu proses selanjutnya, kami serahkan kepada penyidik di unit PPA Polres Brebes,” pungkasnya.

(IYD/IYD, 09/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-