BNI Saudi Arabia
Berita > Seputar TKI
PMI yang Pulang karena PHK Harus Lapor Perwakilan Pemerintah
20 May 2020 21:42:01 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 1102
Ket: Aris Wahyudi (Dirjen Binapenta & PKK)
Foto: LBMIKSA
Jeddah, LiputanBMI - Pengurus SBMI Jeddah, Roland Kamal menyayangkan para PMI di Arab Saudi yang pulang karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat terjadinya pandemik tidak membawa surat rekomendasi dari KBRI/KJRI agar bisa mencairkan asuransi ketenagakerjaan sesampainya di Indonesia.

Hal itu disampaikan Roland pada rapat virtual yang diselenggarakan BMI-SA bersama Kemenlu RI, Kemenaker RI, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah dan perwakilan ormas di Arab Saudi, pada Senin (18/05/2020).

"Ini kan lumayan kalau mereka (PMI Ter-PHK, Red) dapat mencairkan asuransinya di Indonesia, bisa meringankan beban hidup," ujarnya.

Menannggapi hal tersebut, Dirjen Binapenta & PKK, Aris Wahyudi mengatakan para PMI yang pulang karena PHK seharusnya melapor ke perwakilan pemerintah Indonesia yang ada Araab Saudi.

"Ya inilah kelemahan PMI kita, enggan melapor ke perwakilan pemerintah. Seharusnya kan melapor, nanti dibantu dibuatkan surat rekomendasi dari KBRI atau KJRI," tukasnya.
(IYD/IYD, 20/05)
Universitas Terbuka Riyadh
-