Berita > Seputar TKI
Tertipu Agen Abal-abal, Uang Puluhan Juta Lenyap
22 Nov 2019 17:49:50 WIB | Jafry Aljawad | dibaca 845
Ket: Aris Utomo dan Moh Miftahul Umam didampingi kuasa hukum menunjukkan laporan polisi atas dugaan penipuan yang dilakukan agen penyalur TKI di Cirebon
Foto: Radar Cirebon
Cirebon, LiputanBMI - Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pepatah itu tampaknya cocok menggambarkan nasib Aris Utomo. Pria 27 tahun itu menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan agen penyalur TKI ilegal. Tak hanya batal bekerja ke luar negeri, ia juga harus kehilangan puluhan juta rupiah.

Warga Trenggalek, Jawa Timur, itu mengatakan kasus yang menimpanya terjadi di Cirebon. Berawal ketika dirinya mendapatkan informasi dari media sosial Facebook berupa lowongan bekerja di Polandia. Pada Mei 2019. Ia merasa tertarik lantaran penawaran tersebut disertai iming-iming gaji tinggi, serta proses yang mudah dan cepat. “Saya tertarik karena gaji sekitar Rp15 juta dan proses keberangkatan hanya membutuhkan waktu 3 bulan,” ucap Aris kepada Radar Cirebon.

Beberapa pekan kemudian, Aris pun menjalin komunikasi intens dengan pihak sponsor bernama Sunarko yang merupakan warga Pati, Jawa Tengah. Sunarko kemudian meminta Aris untuk datang ke Cirebon guna mengurus segala administrasi yang diperlukan. Setelah itu ia ke Gunung Jati dan menemui seseorang berinisial HK di daerah Gunung Jati.
Sebuah lembaga pelatihan diduga milik HK, kata Aris, bekerjasama dengan lembaga lain yang menyalurkan TKI ke luar negeri. Lembaga yang menyalurkan TKI ke luar negeri itu beralamat di Tuparev Super Blok di Jl Tuparev, Kedawung. Di kantor itu, Aris menyetorkan uang Rp250 ribu untuk pendaftaran. “Setelah itu saya diminta setor Rp36 juta dengan rincian Rp30 juta untuk biaya proses dan Rp6 juta untuk biaya pendidikan kursus bahasa. Uang itu saya langsung bayar,” tuturnya.

Namun, janji tinggal janji. Meski telah menyelesaikan kursus bahasa selama 2 bulan, kabar mengenai waktu keberangkatan tak kunjung tiba. Waktu tiga bulan yang dijanjikan pun telah dilewati tanpa kepastian. “Sering komunikasi dan jawabannya suruh nunggu. Katanya nunggu permitnya turun dulu. Padahal janji di awal 3 bulan berangkat,” ucapnya.

Karena merasa dirugikan, ia pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Cirebon Kota pada Jumat lalu (1/11). Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan perusahaan penyalur dan lembaga pelatihan atas dugaan penipuan. “Iya, saya melaporkan karena saya merasa dirugikan,” kata Aris.

Sebelum menempuh jalur hukum, ia bersama beberapa korban lainnya telah berupaya menagih janji. Saat mendatangi kantor lembaga penyaluran, mereka merasa curiga karena pihak perusahaan tidak pernah meminta paspor miliknya. Padahal paspor tersebut menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin bekerja atau permit. Selama ini ia hanya diminta untuk menyerahkan foto dan formulir pendaftaran.

Seingat Aris, terdapat beberapa peserta lain yang juga turut menjadi korban. “Yang satu angkatan sama saya di gelombang dua aja ada 15 orang di kelas kursus itu. Jadi saya sekarang minta uang saya itu kembali dan proses hukum tetap berjalan karena sudah berbuat ya harus tanggungjawab,” kata Aris.

Hal senada juga dialami Moh Miftahul Umam (32) warga Kecamatan Bransong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ia yang satu angkatan dengan Aris mengalami hal yang tak jauh berbeda dengan Aris. Ia yang sangat berkeinginan bekerja ke luar negeri, tertarik karena dijanjikan gaji sebesar Rp15 juta sampai Rp16 juta per bulan. Namun, seperti halnya Aris, bukannya pekerjaan, ia justru harus kehilangan uang senilai Rp36 juta.

Uang itu ia bayarkan bertahap sebanyak 4 kali dan terakhir Rp4 juta. Dari awal, Umam sebenarnya sudah curiga karena gaji yang dijanjikan berbeda antara pihak sponsor dan penyalur di Cirebon. Sponsor menjanjikan gaji Rp15 juta sampai Rp16 juta, sedangkan penyalur di Cirebon menjanjikan gaji pokok sebesar 600 euro. Atau sekitar Rp9 juta.

Marlina Tamimi selaku kuasa hukum kedua korban mengaku masih mengupayakan agar hak klien dapat dikembalikan. Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum, pihaknya menemukan fakta bahwa perusahaan penyalur itu merupakan perusahaan ilegal dan tidak memiliki kelengkapan dokumen. “Jadi perusahaan ini banyak tidak lengkap,” tegasnya. (Sumber: Radar Cirebon)
(JWD/JWD, 22/11)
Universitas Terbuka Riyadh
-