Berita > Seputar TKI
Diduga Menempatkan PMI Hong Kong Tidak Sesuai PK, SBMI Adukan PT CKS ke Kemenaker
01 Nov 2019 16:37:28 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 1253
Ket: Kiri, pihak PT CKS saat menerima uang ganti rugi. Kanan, Keluarga PMI saat menyerahkan uang sebesar Rp 20 Juta,
Foto: SBMI Indramayu
Indramayu, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, melalui surat Nomor : 025/DPC.SBMI/IM/X/2019 mengadukan PT. Citra Karya Sejati ke Direktorat PPTKLN Kementerian Ketenagakerjaan RI, karena diduga menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu tidak sesuai perjanjian kerja ke Hong Kong.

"Selain diduga menempatkan PMI tidak sesuai dengan PK, PT CKS pun membebankan biaya yang berlebihan/overcharging," ucap ketua SBMI Indramayu, Juwarih ke LiputanBMI melalui pesan singkat di Indramayu, pada Jumat (1/11/2019).

Juwarih mengatakan, pihaknya membuat surat pengaduan ke Kemenaker setelah mendapat aduan dari PMI berinisial NGH warga Desa Bugis Tua, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Karena dipekerjakan tidak sesuai dengan job kerja yang tercantum di Perjanjian Kerja, membuat NGH dirugikan baik moril dan materil," ujar ketua SBMI Indramayu.

Berdasarkan keterangan dari PMI, Juwarih menjelaskan bahwa awalnya NGH pada saat masih di Indonesia menandatangani perjanjian kerja dengan job 'Take Care of Disable' merawat orang cacat.

Setelah tahapan proses penempatan PMI ke Hong Kong dilalui oleh NGH, kemudian pada 27 September 2019 oleh PT CKS diberangkatkan ke Hong Kong.

"Setibanya di Hong Kong, pada saat dijemput oleh majikan yang akan dirawatnya, spontan NGH kaget karena apa yang disampaikan pada waktu terima job dengan kenyataannya sangat berbeda, ternyata kakek yang akan dijaganya masih dalam kondisi sehat tidak lumpuh seperti apa yang dijelaskan oleh pihak PT. CKS," ujar Juwarih.

Lanjut Juwarih, di mata NGH selain masih sehat secara fisik, majikan yang dijaganya seringkali berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Si kakek selalu meminta untuk melakukan perbuatan mesum namun PMI selalu menolaknya.

"Si Akong berbuat tidak senonoh terhadap PMI dimulai sejak hari pertama NGH bekerja (bertelanjang bulat didepan NGH). Karena selama 3 hari selalu diajak untuk berbuat mesum, akhirnya NGH memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya demi menjaga kehormatannya," ungkap Juwarih.

Kata Juwarih, pada saat NGH mencoba untuk meminta perlindungan dari pihak PT. CKS maupun agency di Hong Kong, bukannya mendengarkan aduannya terlebih dahulu, namun pihak perekrut mengedepankan ganti kerugian dulu sebagai konsekuensi jika PMI memutuskan kontrak.

Salah satu tugas yang dikerjakan oleh pihak perekrut ialah memberikan perlindungan terhadap PMI di luar negeri, namun kasus ini menurut Juwarih PT. CKS dan Agency telah mengabaikan kewajibannya, malah membebankan ganti rugi ke NGH dan keluarganya.

"Pihak PT CKS menuntut ganti rugi sebesar Rp 30 juta, namun keluarga PMI baru mampu menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp 20 juta," ungkap Juwarih.

Atas peristiwa tersebut, menurut Juwarih, NGH dan keluarganya jelas dirugikan oleh pihak perekrut, maka dari pihaknya mengadukan PT CKS ke beberapa Instansi pemerintah termasuk ke Kementerian Ketenagakerjaan RI atas dugaan menempatkan PMI tidak sesuai perjanjian kerja dan pembebanan biaya yang berlebihan (overcharging).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 67 huruf a joncto Pasal 82 huruf a, dan
Pasal 87, Undangā€Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja

Migran lndonesia dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor:
98 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga
Kerja Indonesia Sektor Dornestik ke Negara Hong Kong.

"Jika terbukti adanya pelanggaran, maka PT CKS bukan hanya dijatuhi sanksi administratif dan pidana, sebagai bunyi Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang PPMI," pungkasnya.
(IYD/IYD, 01/11)
Universitas Terbuka Riyadh
-