Berita > Seputar TKI
Berhaji Secara Tidak Resmi, 181 WNI Diamankan Aparat Saudi
05 Sep 2019 18:41:24 WIB | Juwarih | dibaca 1010
Ket: Sejumlah WNI korban penipuan dengan modus Haji ONH Plus telah diamankan oleh pihak berwenang Arab Saudi.
Foto: KJRI Jeddah
Makkah, LiputanBMI - Sebanyak 181 orang Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan oleh aparat berwenang kerajaan Arab Saudi karena kedapatan saat melaksanakan ibadah haji menggunakan visa kerja dan Ziarah.

Sebagaimana rilis yang disampaikan oleh Fauzy Chusny, Tim Media Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah kepada LiputanBMI, Pada Kamis 5 September 2019.

"Sebagian besar dari mereka  (red.WNI) digrebek di apartemen dan sebagian lagi di sebuah penampungan di Mekkah. Mereka  ditahan di rumah detensi imigrasi (Tarhil) Syimaisi karena kedapatan hendak melaksanakan ibadah haji tanpa berbekal visa haji dan surat izin (tasrekh) berhaji," ungkap Fauzy Chusny.

Kata Fauzy, selain jumlah di atas, terdapat puluhan orang WNI yang nasibnya terlunta-lunta usai melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki tiket pulang, serta ada pula yang terkatung-katung kepulangannya karena diberangkatkan dengan visa kerja dan tidak diuruskan exit permitnya oleh perusahaan/travel yang memberangkatkan, sehingga mereka tertahan di bandara.

"Berdasarkan hasil  berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, sebagian besar dari 181 orang tersebut mengaku tertipu tawaran berhaji oleh seorang oknum dari travel yang ikut terjaring dalam operasi tersebut. Oknum penipu juga dimasukkan ke dalam sel tahanan imigrasi Arab Saudi," terangnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin menyesalkan berulangnya peristiwa penahanan terhadap WNI karena hendak berhaji  di luar prosedur atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI.

Kata Konjen, musim haji tahun ini jumlah WNI yang diamankan pihak keamanan Arab Saudi kian meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah korban penipuan dari oknum yang mengaku menguruskan Haji ONH Plus, tetapi  ternyata visa yang digunakan untuk memberangkatkan mereka bukan visa haji.

“Perkiraan saya masih ada di luar sana orang kita yang masih belum bisa pulang karena terkendala visa,” kata Konjen.

Oleh sebab itu, Konjen berharap agar dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku penipuan guna  mencegah terulangnya kembali penipuan dengan modus Haji ONH Plus.

Konjen juga mengimbau agar calon jama'ah  lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan dapat memberangkatkan haji dengan cepat. Calon jamaah diminta secara aktif memeriksa izin travel atau perusahaan penyelenggara ibadah haji dengan otoritas terkait di tanah air.

Senada dengan Konjen, Pelaksana Fungsi Konsuler-1 yang merangkap Koordinator Yanlin KJRI Jeddah, Safaat Ghofur, menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah memberikan pendampingan terhadap 201  orang WNI jama'ah haji.

“195 orang telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, sisanya hingga saat ini masih diupayakan agar bisa segera dipulangkan. Dan juga ada lima orang jama'ah tertunda pemulangannya karena tidak memiliki tiket pulang. Mereka semuanya adalah korban penipuan oleh oknum travel,” tutur Safaat.

Staf Teknis/Konsul Imigrasi Ahmad Zaeni yang melakukan pendampingan BAP terhadap para korban di Tarhil mengungkapkan, para WNI tersebut dijanjikan oleh oknum travel akan dihubungkan dengan muassasah selaku penyedia paket haji, termasuk tasrekh, tenda Arafah-Mina, katering dan transportasi.

"Dari keterangan para korban, biaya untuk Haji ONH Plus antara Rp 60-200 juta per orang. Penawaran itu menyebar dari orang ke orang," terang Zaeni.

Muchamad Yusuf, Konsul Tenaga Kerja, yang turut terjun ke lapangan, guna mengidentifikasi berbagai jenis visa yang digunakan oleh para oknum untuk memberangkatkan korban.

Yusuf menyebutkan, para korban kebanyakan diberangkatkan dengan visa kerja musiman (amil musim). Lainnya diberangkatkan dengan visa turis untuk menghadiri event (ziarah fa’aliat), visa kunjungan pribadi (ziarah syakhsiah), visa umrah, dan sisanya berstastus mukim.

“Sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, setiap warga negara asing yang masuk dengan visa kerja harus memperoleh exit permit dari penanggung jawab (majikan) yang tertera di visa pekerjanya,” pungkasnya.
(JWR/IYD, 05/09)
Universitas Terbuka Riyadh
-