Berita > Seputar TKI
Gara-Gara e-KTKLN, PMI Asal Blitar Gagal Terbang ke Singapura
03 Jul 2019 21:34:33 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 8338
Ket: KTKLN
Foto: website BNP2TKI
Nasional, LiputanBMI - Meski sudah dihapus dan dalam UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tak lagi disebut, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang sekarang diistilahkan e-KTKLN masih menjadi hantu yang menakutkan bagi PMI yang pulang cuti.

Kali ini yang menjadi korban adalah PMI berinisial BS asal Blitar, Jawa Timur ketika akan berangkat kembali ke Singapura melalui Bandara Juanda, Surabaya, Selasa (2/7/2019).

“Ketika akan check-in di Bandara Juanda, Mbak BS ditanya KTKLN dan sempat dibawa ke kantor LP3TKI Surabaya yang ada di bandara. Karena tidak punya, petugas tersebut menyarankan Mbak BS untuk membuat KTKLN yang kantor pembuatannya lumayan jauh dari bandara, yakni di daerah Wonokromo, Surabaya,” kata Novia Arluma, aktivis Humanitarian Organisation of Migran Economyc (HOME) Singapura yang mendapat pengaduan dari BS.

Akibat pencekalan tersebut BS gagal terbang ke Singapura dan tiketnya hangus. Bahkan, karena merasa kecewa dengan perlakuan petugas tersebut, BS memutuskan pulang ke Blitar.

Lebih lanjut Novia menjelaskan, BS mengaku sudah enam tahun bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Singapura. Sebelum pulang cuti, BS sudah bertanya kepada KBRI Singapura tentang dokumen yang dibutuhkan bila mau cuti ke Indonesia.

KBRI Singapura memberitahukan bahwa dokumen yang dibutuhkan adalah paspor, work permit, dan kontrak kerja/ Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS). Ketiga dokumen tersebut, kata Novia, sudah lengkap dibawa PMI yang bersangkutan.

“Ternyata di bandara dia dicegah karena tidak punya KTKLN/e-KTKLN. Lalu saya coba menghubungi pihak LP3TKI untuk menanyakan tentang kejadian tersebut dan diberitahukan bahwa KTKLN memang masih dibutuhkan bagi pekerja yang bekerja di luar negeri termasuk PMI di Singapura,” jelas Novia.

Novia menilai, kasus pencekalan PMI gara-gara KTKLN yang masih terus terjadi ini karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan dan kesamaan informasi antara perwakilan pemerintah di luar negeri dan pemerintah di dalam negeri. Akibatnya, sebuah kebijakan yang tujuan sebenarnya untuk melindungi tetapi dalam praktiknya malah mempersulit dan merugikan PMI itu sendiri.

“Lebih dari itu, petugas di bandara dalam menjalankan kebijakan soal KTKLN/e-KTKLN ini juga patut dipertanyakan. Petugas melakukan random checking. Katakanlah nasib-nasiban. Ada yang ditanya, ada yang tidak. Ada PMI yang tidak punya KTKLN dan tidak punya KPIS tapi lolos karena tidak ditanya apa-apa. Dalam keadaan seperti ini siapa yang menjadi korban? Kami butuh perlindungan!,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi LiputanBMI, BS yang saat ini memutuskan untuk tidak kembali ke Singapura lagi setelah menghubungi majikannya pasca kejadian pencekalan itu, hingga berita ini diturunkan belum merespon.
.

(FK/FK, 03/07)
Universitas Terbuka Riyadh
-