Berita > Seputar TKI
Anggota Di PHK, PPI Sumut Minta Syahbandar Belawan Bertindak
22 Jun 2019 17:47:30 WIB | Syafii | dibaca 895
Ket: Foto S dan Foto Kapal KM Berkah 99
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Kesyahbandaran Utama Belawan, Sumatera Utara diminta untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT PBST melalui Nakhoda terhadap S (29) selaku Juru Mudi di atas kapal KM Berkah 99.

Kepada Liputan BMI, S menyampaikan bahwa sesuai Mutation Order (Perintah Mutasi) No. 008/B.99/VI/2019 yang ditandatangani oleh Nakhoda pada tanggal 18 Juni 2019 saat kapal sedang bongkar muatan di Belawan, dirinya diperintahkan untuk turun dari kapal (dipecat) dengan alasan tidak mematuhi perintah atasan.

"Saya dipecat. Alasannya tidak patuh perintah atasan. Tapi tidak patuhnya seperti apa, saya belum tahu, semoga Kesyahbandaran bisa membantu proses penyelesaian kasus saya," ujar S kepada Liputan BMI, Jumat (21/6/19).

Menurut S, dirinya kemudian melaporkan hal itu ke Pergerakan Pelaut Indonesia cabang Sumatera Utara (PPI Sumut) agar mendapat pendampingan hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi itu.

"Ya, saya lapor ke PPI Sumut karena hak saya sebagai Anggota, salah satunya adalah mendapatkan bantuan hukum apabila terjerat masalah ketenagakerjaan di tempat kerja dari organisasi," ungkap S ketika ditanya alasan melapor ke Serikat Pekerja.

Secara terpisah, PPI Sumut dihubungi oleh Liputan BMI dan membenarkan pengaduan tersebut.

"Benar, ada pengaduan dari anggota seputar PHK. Kami sudah dampingi pelapor untuk penyelesaian di Kesyahbandaran Utama Belawan. Semoga dapat segera dibantu penyelesaiannya," kata Sekretaris PPI Sumut, Marwan Effendi saat dikonfirmasi, Sabtu (22/6/19).

Menurut Marwan, Kesyahbandaran Utama Belawan akan memfasilitasi penyelesaian itu dan meminta agar pihak perusahaan dapat memberikan hak-hak pelaut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Kesyahbandaran tidak akan menyijil crew pengganti S dan tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal itu.

Lebih lanjut Marwan menginformasikan, bahwa sesuai bukti Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dimiliki, S belum menandatangani PKL itu karena dalam PKL tersebut tidak ada nominal gaji yang tertera.

"Di PKL milik S tidak mencantumkan nominal gaji, makanya S belum mau tanda tangan. Tapi dengan belum tanda tangan PKL, bukan berarti tidak ada hubungan kerja antara S dengan perusahaan," ungkap Marwan.

Marwan menyebut, selain PKL, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan menyatakan "Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut."

Dan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, kata Marwan, bahwa "Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha kapal."

"Justru kami melihat ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengusaha karena selain PKL tidak mencantumkan nominal gaji minimum, fakta gaji minimum yang diterima oleh S setiap bulan hanya sebesar Rp 3,5 Juta/bulan. Hal itu bertentangan dengan UMP DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3,9 Juta/bulan, karena kantor pusat perusahaan berdomisili di Jakarta," tegas Marwan.

Selain hak atas gaji dan hak atas sisa kekurangan gaji sesuai UMP DKI Jakarta 2019 yang harus dibayar oleh pihak pengusaha, Marwan menyatakan pihak pengusaha juga wajib memberikan kepada S berupa hak Uang Pesangon (UP) dan hak Uang Penggatian Hak (UPH) sesuai Pasal 156 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Pesangon, lanjut Marwan, selain diatur dalam UU Ketenagakerjaan, secara khusus juga telah diperintahkan oleh pemerintah melalui Pasal 18 Ayat (2) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) huruf h PP No. 7/2000, meliputi asuransi dan pemulangan, cuti, jaminan kerja serta pesangon," terang Marwan.

Selain pelanggaran di atas, Marwan juga menyebut bahwa perusahaan tidak mengikutsertakan S sebagai pekerjanya pada program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mengakomodir program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

"Seharusnya kan S diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan, karena berdasarkan PKL, hubungan kerjanya mengacu kepada Pasal 450 KUHD dari masa kerja 3 bulan diperpanjang otomatis sehingga hubungan kerjanya beralih menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)," papar Marwan.

S dipekerjakan oleh pengusaha sejak tanggal 07 Agustus 2018. Ia telah mencoba berkali-kali meminta kepada Nakhoda agar PKL itu diperbaiki dan mencantumkan nominal gaji minimumnya, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Nakhoda hingga akhirnya S malah di PHK.

"Senin ini (24/6/19) kami berencana untuk kembali mendatangi Kesyahbandaran Utama Belawan guna meminta kejelasan penyelesaian kasus itu. Kalau tidak ada penyelesaian, kami akan limpahkan kasus ini ke PPI Pusat, mengingat domisili perusahaan juga di Jakarta," pungkas Marwan.
(IS/IS, 22/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-