Berita > Seputar TKI
Silaturahmi ke Kesyahbandaran Belawan, PPI Sumut Adukan Kasus Pelaut 3 Bulan Tidak Digaji
17 Jun 2019 23:39:16 WIB | Syafii | dibaca 1210
Ket: Pengurus PPI Sumut di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Langkah Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan yang tidak bersedia mengesahkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) jika ketentuan upah awak kapal dengan jabatan terendah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diapresiasi oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD PPI Provinsi Sumatera Utara, Marwan Efendi saat berkunjung ke Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan dalam rangka silaturahmi pemberitahuan keberadaan adanya cabang PPI di tingkat Provinsi Sumatera Utara sekaligus dalam kegiatan advokasi kasus terkait adanya laporan pelaut yang sudah tiga bulan lebih tidak digaji.

"Ya, kita (PPI) silaturahmi sekalian pengaduan kasus, ada beberapa pelaut yang tidak digaji, kebetulan kapalnya di Belawan, tepatnya di pengedokan DKM," kata Marwan kepada Liputan BMI melalui selulernya, Senin (17/6/19).

Menurut Marwan, info dari para pelaut ada sekitar 10 crew yang belum dibayarkan gajinya, tetapi yang melapor resmi ke PPI baru empat orang. Mereka dipekerjakan pada kapal TB. Persada 17 milik PT. PL yang berdomisili di Pekanbaru, Riau. Sedangkan tiga dari empat pelapor, PKL nya diageni oleh perusahaan keagenan awak kapal PT. BLL yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.

"Aduan kami direspon cepat oleh kesyahbandaran dan perusahaan langsung di telepon agar segera membayar hak-hak para crew yang belum dibayarkan perhari ini juga, dan hal itu disanggupi oleh perusahaan," ungkap Marwan, sesuai percakapan telepon antara kesyahbandaran dan perusahaan yang dilakukan dihadapannya tersebut.

Terpisah, salah satu crew yang masih bertahan di atas kapal dihubungi oleh Liputan BMI menyatakan meski perusahaan telah berkomitmen untuk membayar hak-hak crew perhari ini sesuai arahan kesyahbandaran, tetapi hingga pukul 21.11 waktu setempat belum ada gaji yang ditransfer oleh perusahaan.

"Belum ada gaji masuk sampai sekarang. Jadi kronologisnya seperti ini, gaji sudah lebih dari 3 bulan tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Selain gaji, premi dan THR juga belum, serta sudah mau masuk 3 minggu kami gelap-gelapan di kapal lantaran tidak dikasih minyak penerangan ditambah uang makan kami pun dicicil," papar salah satu crew yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Berdasarkan PKL yang ada, DPD PPI Sumut menyatakan bahwa pihak keagenan awak kapal yakni PT BLL telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 185 Junto Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, dengan ancaman sanksi pidana penjara 1 sampai 4 tahun dan/atau denda Rp 100 sampai 400 Juta, karena telah membayar upah Juru Mudi dengan upah bulanan sebesar Rp 2,7 Juta/bulan.

"Yang tanda tangan PKL Juru Mudi kan keagenan di Surabaya, jadi dasar hubungan kerjanya dengan perusahaan itu. Sesuai SK Gubernur Jatim No. 188/665/KPTS/013/2018 tentang UMK 2019, UMK Kota Surabaya sebesar Rp 3.871.000. Ini kok masih ada Juru Mudi digaji Rp 2,7 Juta/bulan?" heran Marwan.

Selain tindakan pidana, lanjut Marwan, perusahaan juga telah melanggar ketentuan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga para crew yang masih di atas kapal berhak untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena sudah berturut-turut selama 3 bulan tidak menerima gaji dan hak-hak lainnya, serta crew berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4).

Marwan menambahkan, diluar hak pesangon dan hak lainnya sebagaimana di atas, terhadap upah yang selama 3 bulan berturut-turut tidak dibayar dan THR yang belum dibayar, perusahaan dapat dikenakan sanksi denda sebagaimana Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh sebagaimana Pasal 189 UU No. 13/2003," tegas Marwan.

DPD PPI Sumut berharap, kedepan terjalin sinergi yang baik antar pemerintah terkait, dalam hal ini pihak kesyahbandaran dan pihak dinas ketenagakerjaan, karena awak kapal ini merupakan pekerja sektoral yang dinaungi oleh beberapa UU, diantaranya UU Pelayaran dan UU Ketenagakerjaan. Kedua UU tersebut saling berkaitan, disatu sisi membahas keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, disisi lain membahas persoalan perlindungan awak kapal selaku pekerja di kapal.

"Kami serikat pekerja. Kepentingan kami membela, melindungi, dan mempertahankan hak-hak anggota beserta keluarganya. Kami Siap bermitra dengan siapapun pihak terkait, baik pemerintah maupun pengusaha demi terwujudnya iklim ketenagakerjaan pelaut yang harmonis, dinamis dan berkeadilan," pungkas Marwan.
(IS/IS, 17/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-