Berita > Seputar TKI
Hadir Di Acara Halal Bihalal Menaker, PPI Usul Pelaut Diperhatikan
14 Jun 2019 04:11:55 WIB | Syafii | dibaca 694
Ket: Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri dan Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal bersama 11 Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan 10 Civil Society Organization (CSO) di rumah dinasnya di Komplek Liga Mas, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/19).

Acara tersebut juga diisi dengan diskusi tentang ketenagakerjaan, baik tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri maupun tenaga kerja yang bekerja di luar negeri "Pekerja Migran Indonesia".

Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) sebagai salah satu peserta undangan dari unsur CSO, diwakili oleh Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman dalam forum tersebut di sesi diskusi, menyampaikan kepada Menaker bahwa selama ini pekerja di sektor pelayaran 'pelaut' yang bekerja atau dipekerjakan pada kapal-kapal di dalam negeri belum secara maksimal tersentuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Dari sisi ketenagakerjaan, kami 'pelaut dalam negeri' seakan tersisihkan. Baik pengawasan hingga pengupahan, sektor kami seperti dilupakan," ujar Nur Rohman kepada Liputan BMI melalui pesan WhatsApp, Jumat (14/6/19) seusai menghadiri acara yang berlangsung sejak pukul 18.00 WIB tersebut.

Menurut Nur Rohman, salah satu konsentrasi perjuangan PPI adalah tentang pengawasan dan pengupahan bagi pelaut dalam negeri. Pengawasan dimaksud, telah dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi.

Adapun kewenangan pengawasan bagi pekerja transportasi (termasuk di sektor pelayaran), lanjut Nur Rohman, di atur dalam PP No. 51/2012, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Menteri (Menteri Perhubungan) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan (Menteri Ketenagakerjaan) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35."

Dalam Pasal 35, dikatakan bahwa "(1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk: a. kesejahteraan; b. keselamatan kerja; dan c. kesehatan kerja. (2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja."

Masih kata Nur Rohman, aspek kesejahteraan pelaut selain diatur dalam PP No. 51/2012, juga diatur dalam PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, dimana pada bagian keempat, kesejahteraan awak kapal, Pasal 22 ayat (1) menyatakan "Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Pasal 22 ayat (1) PP Kepelautan memang tidak cocok untuk diterapkan sebagai dasar pengupahan pelaut yang mengacu kepada UU Ketenagakerjaan Jo. PP Pengupahan (UMP dan UMK). Mengingat tempat kerja pelaut adalah di kapal 'di laut' yang berpindah-pindah antar Kab/Kota, antar Provinsi, antar Negara, bahkan lintas Benua," ungkap Nur Rohman.

PPI merekomendasikan kepada Menaker atas dasar PP 7/2000 dan PP 51/2012, Kemnaker bersama-sama dengan Kemenhub serta Asosiasi Pengusaha di bidang pelayaran dan serikat pekerja pelaut menjalin koordinasi yang baik demi terwujudnya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, salah satunya bisa dimulai dengan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sektoral Nasional di bidang pelayaran.

"PP 7/2000 sudah waktunya untuk direvisi, karena PP tersebut merupakan aturan turunan dari UU Pelayaran yang lama No. 21/1992 yang saat ini telah diganti dengan UU Pelayaran yang baru No. 17/2008," terang Nur Rohman.

Untuk saat ini, kata Nur Rohman, implementasi PP 7/2000 pun dirasa tidak maksimal berjalan. Salah satunya, pengusaha di bidang pelayaran masih banyak yang melanggar ketentuan itu dengan memberikan upah pelaut di bawah upah minumum. Hal itu terjadi karena tidak berjalannya sistem pengawasan ketenagakerjaan di sektor pelayaran, yang semestinya merujuk kepada PP 51/2012, Kemnaker dan Kemenhub dapat menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) menteri tentang pengawasan ketenagakerjaan di sektor pelayaran.

Kemudian, soal standar pengupahan, Kemnaker diminta agar bisa menerbitkan regulasi khusus pengupahan bagi pelaut dalam negeri secara nasional dengan pertimbangan situasi dan kondisi pekerjaan pelaut yang berbeda dengan pekerja pada umumnya (pabrik, dsb).

"Usul PPI ke Menaker, ya supaya pelaut upahnya sektoral dan nasional. Sebab di kapal yang sama di perairan manapun, sertifikat (COC/COP) yang disyaratkan pun sama, masa upahnya beda-beda. Nanti kalau begitu, banyak perusahaan pelayaran yang pindah domisili ke daerah yang UMP dan/atau UMK nya paling kecil dong?," ucap Nur Rohman.

Menanggapi usulan di atas, Menaker, kata Nur Rohman menyatakan bahwa pihaknya mengakui belum bisa sepenuhnya menarik kewenangan ketenagakerjaan pelaut di Kemnaker dan Menaker meminta kepada kawan-kawan pelaut mendukung Kemnaker agar kedepan bisa lebih berperan aktif dalam melindungi pelaut yang bekerja di dalam negeri.

Adapun ke 11 P3MI dan 10 CSO, diantaranya adalah PT. Delta Rona Adiguna, Tifar Admanco, Avida Aviaduta, Barfo Mahdi, Citra Putra Indarab, Nayaka Kalyana, Crystal Biru Meuligo, Defita Bersaudara, Karya Antar Bangsa Sejati, Muara Mas Global, dan Bali Pesona Abadi.

Sedangkan dari 10 CSO, diantaranya adalah Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Padma Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), LBH-FAS, Garda Buruh Migran Indonesia (Garda BMI), Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Kabar Bumi, dan Peduli Buruh Migran.

Dan dari Kemnaker hadir pula selain Menaker, jajaran Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri-Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPTKLN-BINAPENTA & PKK).
(IS/IS, 14/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-