Berita > Seputar TKI
Nasib Miris Sang Nakhoda, 9 Tahun Mengabdi, Sakit Lalu Dipecat !
14 Jun 2019 00:17:15 WIB | Syafii | dibaca 5875
Ket: Nakhoda Kapal
Foto: Dephub
Nasional, LiputanBMI - Nasib miris dialami oleh seorang pelaut setelah bekerja selama 9 tahun lebih pada sebuah perusahaan pelayaran. Akibat sakit, ia harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetapnya karena perusahaan mengakhiri hubungan kerjanya secara sepihak dengan dalih kontrak kerja yang telah selesai.

Adalah CK (37), seorang Nakhoda kelahiran Ulu Siau, Sulawesi Utara yang dipekerjakan pada kapal Tug Boat (TB) Teguh milik PT Maritim Barito Perkasa (MBP) yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

CK harus menelan pil pahit pasca kesembuhan dari sakitnya, yang seharusnya dipekerjakan kembali justru di PHK oleh perusahaan.

"CK kerja di PT. MBP sejak 19 Agustus 2009 sebagai Nakhoda pada kapal TB Permata Barito. Pada November 2018, CK sakit dan harus dirujuk untuk dirawat lebih lanjut di RS Bandung berdasarkan hasil diagnosa gejala strooke dari RS di Banjarmasin. Tetapi setelah sembuh dan RS Bandung menyatakan CK sehat dan bisa bekerja kembali, CK malah di PHK," ujar Pergerakan Pelaut Indonesia Kalimantan Selatan selaku pihak kuasa hukum CK kepada Liputan BMI melalui pesan singkatnya, Kamis (13/6/19) malam.

PPI Kalsel diwakili M. Adnan menyatakan bahwa CK selama 9 tahun lebih bekerja, setidaknya telah menakhodai 10 kapal berbeda milik perusahaan itu. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Masa Berlayar (SKMB) yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin No.PK.307/02/07/KSOP.BJM-19 tanggal 28 Mei 2019.

Atas dasar itu, kata Adnan, PPI Kalsel telah mendampingi CK untuk meminta perundingan secara bipartit (musyawarah).

"Siang tadi, saya dan CK datang ke PT untuk melakukan musyawarah sesuai agenda surat yang saya kirim, tetapi kami hanya ditemui oleh resepsionis, sehingga musyawarah deadlock dan diagendakan senin (17/6/) untuk pertemuan selanjutnya," terang Adnan.

Menurut Adnan, tujuan permintaan perundingan bipartit tersebut dilakukan karena perusahaan dalam melakukan PHK terhadap CK telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

"Memang jika dilihat berdasarkan hubungan kerjanya yang mengacu pada Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah disepakati, PKL CK dibuat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak selama 6 (enam) bulan. Tetapi sistem kontrak tersebut dipakai perusahaan secara terus menerus hingga 9 (sembilan) tahun lebih. Itu kan pelanggaran," tegas Adnan.

Pelanggaran dimaksud, lanjut Adnan, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan "Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan."

Artinya, ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran juga harus tunduk terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."

Maka berdasarkan itulah PPI Kalsel menganggap perusahaan telah melakukan PHK secara tidak sah karena demi hukum CK statusnya sudah bukan merupakan pekerja PKWT atau kontrak, melainkan sebagai pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (7) yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ..., ..., ayat (4), ..., dan ... maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu." mengingat masa kerja CK sudah 9 tahun lebih.

Selain sistem hubungan kerja yang melanggar UU Ketenagakerjaan, dalam melakukan PHK, perusahaan juga telah melanggar ketentuan Pasal 153, sehingga perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempekerjakan kembali CK. Apabila hal itu dilanggar, maka PPI Kalsel akan memperkarakan perusahaan baik di tingkat Dinas Ketenagakerjaan hingga ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial, agar CK mendapatkan hak-haknya atas PHK sepihak tersebut sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.
(IS/IS, 14/06)
Universitas Terbuka Riyadh
-