Berita > Seputar TKI
Lagi, KBRI Yordania Berhasil Pulangkan 51 PMI Bermasalah
19 May 2019 00:05:51 WIB | Juwarih | dibaca 816
Ket: Kedatangan 50 PMI bermasalah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dari Yordania pada Jumat 17 Mei 2019
Foto: KBRI Amman
Amman, LiputanBMI - Lagi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yordania telah berhasil membantu dan memfasilitasi kepulangan 51 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah tahap ke-4, pada Kamis 16 Mei 2019.

Sebagaimana ditulis dalam postingan akun facebook resmi milik KBRI Amman pada Jumat (17/5/2019).

Sejak diberlakukan kebijakan Amnesti dari Kerajaan Yordania yang akan berakhir pada 12 Juni 2019 mendatang, KBRI Amman sebelumnya telah melakukan pemulangan dalam 3 (tiga) tahap yang seluruhnya berjumlah 99 orang PMI bermasalah.

"Pada repatriasi kali ini, akan dibantu kepulangan sejumlah 51 orang pekerja migran yang sebagian besar berstatus ilegal/tidak berdokumen. Dengan demikian selama program Amnesty ini telah dibantu pemulangan sebanyak 150 orang," tulis akun facebook KBRI Amman dalam postingannya.

Duta Besar RI untuk Yordania, Andy Rachmianto dalam pesan video yang diunggah oleh akun facebook KBRI Amman menyampaikan, bahwa PMI yang memanfaatkan program Amnesty untuk pulang ke tanah air ini, keseluruhannya adalah mereka yang sudah habis masa kontrak kerja dan ijin tinggalnya di Yordania, serta yang memaksakan diri bekerja secara ilegal.

“Menurut data dari Imigrasi Pemerintah Yordania tahun 2019, masih tercatat sekitar 1000 orang lebih yang tidak memiliki ijin kerja maupun ijin tinggal di Yordania. Hal inilah yang membuat rentan perlindungan mereka” papar Andy Rachmianto.

Lanjutnya, dengan adanya program amnesti kali ini, KBRI Amman menargetkan setidaknya 50% dari PMI yang berstatus ilegal dapat dibantu kepulangannya ke Indonesia.

"Hampir semua PMI tidak berdokumen yang akan dipulangkan ke tanah air telah berdomisili di Yordania lebih dari 8 tahun dan disebabkan karena sebagian dari mereka kabur dari majikan sebelum masa kontraknya berakhir serta terlibat kasus tuduhan pencurian dan kasus melakukan hubungan dengan warga negara asing hingga memiliki anak," ujar Dubes RI.

Masalah utama yang dihadapi para PMI bermasalah yang ikut dalam program amnesty ini adalah ketidakmampuan mereka untuk membayar denda overstay yang harus ditanggungnya.

"Repatriasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam upaya memberi perlindungan WNI di luar negeri," tegas Andy Rachmianto.

Sementara itu, Atase Ketenagakerjaan KBRI Amman, Suseno Hadi menyampaikan, bagi para PMI bermasalah yang tidak memanfaatkan program amnesti kali ini, akan dikenakan denda ijin tinggalnya. Dihitung sejak masa ijin tinggal resminya habis, dengan perhitungan 1.5 Jordan Dinnar (sekitar Rp 29.500) perhari.

Tim Satgas Perlindungan WNI KBRI Aman telah mengidentifikasi 50 orang anak lebih yang terlahir dari PMI yang berhubungan tidak resmi dengan warga negara lain.

Anak-anak yang lahir dengan keadaan yang demikian akan bermasalah karena tidak memiliki surat kelahiran dan tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah.

"Melalui kebijakan Amnesty pada 2019 ini, KBRI Amman akan berupaya keras agar para PMI ilegal yang memiliki anak dari hubungan yang tidak resmi ini dapat dibantu pemulangan dan memperoleh status kewarganegaraannya kembali," ujarnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Dubes Andy Rachmianto, program amnesti pemerintah Yordania ini harus dimanfaatkan sebenar-benarnya, karena program ini tidak selalu ada setiap tahunnya. Untuk itu, bagi semua WNI yang memiliki masalah pelanggaran imigrasi di Yordania harus segera memanfaatkannya.

'KBRI Amman akan terus berusaha menjaring sebanyak mungkin WNI untuk memanfaatkan program amnesti ini. Kita telah menyebarluaskan pengumuman diberbagai media sosial dan elektronik untuk menghimbau para pekerja migran yang bermasalah, termasuk para Kafeel (majikan) yang mempekerjakan mereka, untuk memanfaatkan program ini seoptimal mungkin’, tutup Dubes Andy.

Diketahui, kebijakan Amnesti ini diberlakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 dan akan berakhir tanggal 12 Juni 2019. KBRI Amman telah melakukan berbagai sosialisasi baik dengan pertemuan langsung, melalui telepon, maupun lewat media sosial.
(JWR/IYD, 19/05)
Universitas Terbuka Riyadh
-