Berita > Seputar TKI
Pemilu Ulang Pos di Kuala Lumpur Semrawut, Banyak WNI Terima Surat Suara Jelang Penghitungan
15 May 2019 20:56:34 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1397
Ket: ilustrasi surat suara
Foto: Antara
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Tiga Caleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) dari berbagai partai politik mempertanyakan mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) via Pos yang diselenggarakan oleh PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.

Mereka adalah Masinton Pasaribu (PDI Perjuangan), Christina Aryani (Partai Golkar), dan Dato Muhammad Zainul Arifin (PPP). Dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, Rabu (15/5), mereka menyebut banyaknya ketidakjelasan menyangkut PSU.

Berdasarkan DPT PSU ada 287.463 surat suara untuk PSU yang telah dikirim secara bertahap dengan 3 (tiga) kali pengiriman ke 6 (enam) wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Menurut mereka, berdasarkan pengakuan PPLN, Pantarlih di Kuala Lumpur tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan verifikasi apakah pemilih masih berdomisili di Malaysia atau tidak. Pencocokan dan penelitian (coklit) juga hanya dilakukan untuk mengeliminasi duplikasi pemilih.

Mereka menyebut banyak menerima laporan masyarakat Indonesia dari berbagai tempat yang sebelum 14 April 2019 lalu menerima surat suara via pos, tetapi dalam rangka PSU ini justru sebagian besar tidak menerima kiriman surat suara.

“Ada juga pemilih yang menerima surat suara, padahal sudah meninggalkan Malaysia lebih dari tiga tahun,” demikian bunyi pernyataan mereka sebagaimana rilis yang dikirim ke redaksi LiputanBMI, Rabu (15/5).

Selain itu, menurut mereka, banyak masyarakat Indonesia mengeluhkan surat suara via pos baru diterima tanggal 14-15 Mei atau sehari menjelang penghitungan suara di PPLN Kuala Lumpur, yang ternyata diundur penyelenggaraannya dari tanggal 13 Mei menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Masinton Pasaribu dan Zainul Arifin di Kuala Lumpur, Rabu (15/5/2019)
Ket. foto: Masinton Pasaribu dan Zainul Arifin di Kuala Lumpur, Rabu (15/5/2019)
Sumber foto: LBMIMY



Lebih lanjut mereka mengatakan, PPLN juga terkesan tidak transparan dan kerap mengubah kebijakannya. Dimulai dari deadline penerimaan pengembalian surat suara oleh pemilih yang semula ditetapkan tanggal 13 Mei kemudian diubah menjadi tanggal 15 Mei. Tanggal perhitungan yang semula dijadwalkan 15 Mei diubah menjadi tanggal 16 Mei. Hal seperti ini, kata mereka, dikatakan sudah dikonsultasikan ke KPU, tetapi nyatanya, KPU sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis perihal pengubahan tahapan ini.

“Kami juga menemukan adanya perbedaan amplop surat suara PSU yang diterima pemilih, ada yang menggunakan cap bertuliskan "pemilu ulang" dan ada juga yang bercap "pemungutan suara ulang". Tidak ada kejelasan mana yang sebenarnya berlaku dan mengapa bisa ada perbedaan ini,” kata mereka dalam pernyataannya.

Kesemrawutan lainnya yang menjadi tanda tanya, menurut mereka, adalah perihal mekanisme pengembalian surat suara. PPLN pernah menyatakan pemilih dapat mengembalikan surat suara langsung ke PPLN. Namun, di lain waktu PPLN menyatakan hanya akan menerima surat suara yang dikembalikan melalui jasa Pos Malaysia.

“Faktanya, pemilih yang mengantarkan kembali surat suaranya justru dimarahi oleh petugas security. Usulan pengiriman surat suara oleh pemilih ini juga tidak efektif mengingat pertimbangan jarak, waktu, biaya dan keamanan,” kata Zainul cs.

Berdasarkan keterangan dan penyampaian masyarakat di atas, mereka menilai jika tingkat partisipasi PSU melebihi 10% dari total DPT PSU via Pos, patut diduga telah terjadi penggelembungan suara oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan, sangat mungkin kembali mengulangi terjadinya kecurangan berupa surat suara tercoblos atas pesanan yang kemudian menjadi alasan utama dilakukannya pemungutan suara ulang.


(FK/FK, 15/05)

Universitas Terbuka Riyadh
-