Berita > Seputar TKI
Purna PMI Bermasalah Asal Purwakarta Dapat Program Rehabilitasi dari Pemerintah
05 May 2019 06:04:47 WIB | Juwarih | dibaca 512
Ket: Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) terkait keberlanjutan rehabilitasi terhadap PMI Purna Bermasalah di hotel Grand Situ Buleud, Purwakarta pada 29-30 April 2019 lalu.
Foto: bnp2tki.go.id
Purwakarta, LiputanBMI - Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah Purwakarta dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah sepaham untuk mengadakan program rehabilitasi terhadap sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah asal Purwakarta.

Mengutip dari web bnp2tki.go.id Pemda Purwakarta dan BNP2TKI telah melaksanakan kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) terkait keberlanjutan rehabilitasi terhadap PMI Purna Bermasalah pada 29-30 April 2019 di hotel Grand Situ Buleud, Purwakarta.

Forum Grup Diskusi dihadiri oleh BP3TKI Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPJS Kesehatan, tim RSUD, Puskesmas, Kelurahan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Berdasarkan tulisan Humas BNP2TKI, Lily, sebagai latar belakang persoalan PMI Purna yang mengalami permasalahan di negara penempatan dan telah kembali ke daerah asal dalam kondisi kesehatannya baik fisik dan mental menjadi beban keluarga seperti cacat fisik maupun depresi.

"Masalah yang sering dialami para PMI Purna selama bekerja di luar negeri meliputi masalah karena kekerasan fisik (pelecehan seksual), kecelakaan kerja, Unskill (tidak memiliki kemampuan kerja), Non Prosedural, permasalahan hukum, gaji tidak dibayar dan penganiayaan," tulis Lily dalam web resmi BNP2TKI pada Jumat (3/5/2019).

Menurut Lily, PMI yang bermasalah rata-rata tingkat pendidikan 90% lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga sehingga rentan mengalami kekerasan fisik dari majikan. Sakit fisik yang dialami yaitu patah kaki, lumpuh, mengalami kebutaan mata permanen, bekas luka fisik cukup parah (bagian kaki, tangan dan kepala serta organ tubuh lainnya).

"Sedangkan, sakit psikis meliputi trauma berkepanjangan, depresi atau gangguan kejiwaan, sakit psikis juga memicu timbulnya sakit stroke, hipertensi dan stress," jelas Lily.

Lily menjelaskan, para PMI Purna bermasalah yang terdata untuk di-rehabilitasi adalah PMI yang maksimal kepulangan 2 (dua) tahun, usia maksimal 45 tahun dan atas izin keluarga. Proses rehabilitasi yang dilakukan hari pertama yaitu bimbingan dan pendampingan sampai kepada tahap bantuan rehabilitasi untuk pengobatan lanjutan.

"Pembahasan di FGD hari pertama meliputi assessment, bimbingan rehabilitasi dan pelayanan konseling, kemudian hari kedua yaitu rapat tindak lanjut hasil assessment," jelas Lily.

Lanjutnya, dari 30 orang PMI Purna yang direhabilitasi pada hari pertama, yang mengalami sakit fisik 18 orang dan sakit psikis sebanyak 12 orang. Semua PMI bermasalah yang hadir sebagian besar belum memiliki BPJS, dengan ini Dinas Kesehatan dan BPJS Purwakarta bersepakat memberikan BPJS bagi 29 orang PMI dan angsuran bulanan melalui Iuran (PBI) APBD yang terpenting wajib melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) selain itu dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu dari kantor Desa/Kelurahan.

"Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta juga memberikan bantuan kursi roda bagi PMI Purna yang sakit lumpuh," paparnya.

Dalam sambutannya, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Anjar Prihantoro mengatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten perlu bekerjasama dengan BNP2TKI untuk penanganan keberlanjutan dari Para PMI bermasalah yang berasal dari wilayah pemerintahan daerahnya masing-masing.

“Sehingga disini pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar mereka mampu menjadi PMI yang mandiri dan sukses tanpa harus kembali bekerja ke luar negeri," ungkap
Anjar Prihantoro.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, A.Gatot Hermawan menjelaskan bahwa dalam penanganan rehabilitasi secara keberlanjutan bagi para PMI bermasalah ini perlu ada dukungan dan korelasi dari Dinas-dinas terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPJS dan lainnya karena masalah ini adalah tanggung jawab bersama.

“ Menangani PMI Bermasalah itu sangat banyak, hampir tiap hari ada pemulangan PMI bermasalah dari luar negeri baik yang masih sehat ataupun dalam keadaan sakit. Apalagi yang mengalami sakit fisik dan psikis cukup banyak”, ungkap Gatot.

Gatot Hermawan melanjutkan bahwa sepanjang tahun 2018 total 14.000-an PMI bermasalah dan yang mengalami sakit baik fisik maupun psikis sebanyak 800-an orang, yang pulang dalam keadaan meninggal dunia ada 900-an orang. Kemudian, sejak Januari sampai April 2019 ada 240 orang PMI yang meninggal di luar negeri.

“Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dari kita semua terutama seluruh stakeholder terkait”, tutur Gatot.

Dengan demikian, program rehabilitasi terhadap PMI Purna bermasalah tidak hanya sebatas pendampingan dan pemberian obat saat rehabilitasi dilakukan, namun bantuan dan pendampingan lanjutan sampai tahap pulih total dan kembali menjadi PMI Purna yang mandiri.
(JWR/YLA, 05/05)
Universitas Terbuka Riyadh
-