Berita > Seputar TKI
Maritim Berkarya Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Turunan UU PPMI
13 Apr 2019 14:02:32 WIB | Syafii | dibaca 633
Ket: Lambang Maritim Berkarya-Partai Berkarya
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor awak kapal diharapkan segera terbit guna mengatasi berbagai persoalan awak kapal asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Undang Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang telah diundangkan pada 22 November 2017 memandatkan mengenai penempatan dan pelindungan PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU PPMI.

“Mandat PP nya kan terbit paling lama dua tahun sejak UU PPMI diundangkan sesuai ketentuan Pasal 90 UU PPMI. Tetapi sampai sekarang belum terdengar soal itu, dan bahkan pemerintah seakan tertutup untuk membahas perumusannya dengan bukti tidak mencoba meminta masukan dari organisasi yang berlatar maritim,” ujar Ketua Harian DPP Maritim Indonesia Berkarya-Partai Berkarya, Ganti Lubis kepada Liputan BMI, Sabtu, (13/4/2019).

Maritim Berkarya mengungkapkan bahwa terkait pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing telah diatur melalui PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, dimana ketentuan tentang penempatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri (Menteri di bidang pelayaran/Pasal 1 ayat 8 PP Kepelautan).

“Sejak PP No. 7/2000 itu terbit, hingga sekarang (2019) belum ada tuh Kepmenaker (sekarang Permenaker) tentang penempatan pelaut nya yang terbit?,” terang Lubis.

Hal lainnya, menurut Lubis, pada tahun 2013 Menteri Perhubungan justru menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 151 PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (aturan turunan dari UU No. 17/2008 tentang Pelayaran), dengan tidak “menimbang dan mengingat” PP No. 7/2000 tentang Kepelautan, khususnya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (6).

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Maritim Berkarya meminta baik Kemnaker maupun Kemenhub untuk lebih koordinatif, karena persoalan mengenai penempatan dan pelindungan pelaut di luar negeri merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri yang justru akan berakhir dengan tidak terakomodirnya pelindungan bagi setiap pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.

“Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP No. 7/2000. Artinya, ketika bicara penempatan dan pelindungan pun “regulasinya”, seharusnya dihasilkan berdasarkan pikiran dari berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk perlunya meminta masukan dan pandangan dari organisasi maritim dan organisasi pengusaha di bidang maritim,” tegas Lubis.

Bahwa UU PPMI sejak diundangkan pada November 2017 lalu, memandatkan peraturan pelaksanaannya sebanyak 28 peraturan turunan, diantaranya 11 Peraturan Pemerintah (“PP”), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 12 Peraturan Menteri (Permen), dan 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan (Perka Badan).

Tetapi dilansir dari suara(dot)com, Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam diskusi tematik "Refleksi dan Agenda ke Depan UU PPMI" di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018), ia mengungkapkan ada usulan untuk penyederhanaan aturan turunan sesuai dengan substansinya.

Ia menjelaskan dari hasil rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait diajukan alternatif untuk melakukan penyederhanaan dari 28 aturan tambahan menjadi 13 aturan, yakni 3 PP, 12 Permen, dan tetap 2 Perpres, juga tetap 3 Perka Badan.
(IS/IS, 13/04)
Universitas Terbuka Riyadh
-