Berita > Seputar TKI
MENT Taiwan, Tolak Revisi UU yang Rugikan Pekerja Migran
13 Mar 2019 23:18:05 WIB | Hani Tw | dibaca 287
Ket: Konferensi pers di depan gedung MoL untuk menolak tiga revisi UU
Foto: Facebook HIMSC
Taipei, LiputanBMI - Migrants Enpowerment Network in Taiwan (MENT) beserta organisasi peduli pekerja migran mengadakan Konferensi Pers di depan gedung kementrian tenaga kerja Taiwan (MoL) pada Rabu, tanggal 13 Maret 2019 untuk menolak atau mengajukan keberatan atas revisi UU ketenagakerjaan.

Sebagaimana dikutip Hsinchu Migrants and Immigrants Service Center (HMISC) melalui akun facebooknya (13/3) bahwa pemerintah Taiwan secara resmi telah mengusulkan tiga Revisi UU yang merugikan hak-hak pekerja migran.

Menurut HMISC, kita hanya ada waktu 14 hari untuk merespon revisi UU tersebut sehingga mereka segera mengadakan konferensi pers.
 
Tiga revisi UU yang akan diusukan oleh pemerintah Taiwan adalah:
 
1. Pekerja sektor pelayaran (ABK) akan dimasukkan ke dalam pasal 84 ayat 1.
Ini berarti pemerintah menghilangkan hak atau perlindungan nelayan migran tentang jam kerja, jam istirahat, upah lembur, dll.

Pemerintah membantu majikan untuk melegalkan kondisi yang ilegal. Selama ini nelayan bekerja dengan jam kerja sangat panjang dan tidak mendapatkan upah lembur, karena menurut majikan susah untuk menghitung jam kerja karena mereka bekerja di laut.

Inti dari UU Ketenagakerjaan pasal 84 ayat 1 adalah, setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga Berwenang Pusat (MoL) maka pekerja yang termasuk didalamnya, pekerja dan majikan bisa mengatur atau membuat perjanjian sendiri tentang jam kerja, hari libur, hari libur nasional, dan menyerahkan atau melaporkan Perjanjian Kerja (PK) kepada MoL.
 
2. Rencana “outsourcing” pekerja migran sektor industri atau manufaktur

Untuk menanggapi kebutuhan pengusaha, pemerintah sedang mengembangkan rencana “outsourcing” pekerja manufaktur. Pada saat ini, pekerja menandatangani kontrak dengan satu majikan, akan tetapi di masa mendatang pekerja migran yang datang ke Taiwan akan menandatangani kontrak dengan perusahaan outsource.

Pekerja tidak mempunyai majikan tetap, akan menjadi pekerja yang siap disalurkan kemana saja oleh perusahaan outsource. Majikan dapat mengirimkan tenaga kerja sesuai permintaan.

Seorang pekerja bisa disalurkan atau dioper ke 5-hingga 8 pabrik yang berbeda. Ini akan meningkatkan sulitnya beradaptasi dengan pekerjaan, pekerja akan menghadapi tekanan dari bos pabrik yang berbeda, dan yang paling penting adalah risiko kecelakaan kerja juga akan meningkat.
 
3. Pemerintah Taiwan membuka pekerja migran sektor pertanian

Pemerintah Taiwan secara resmi telah mengeluarkan kebijakan untuk merekrut pekerja migran di sektor pertanian dan peternakan. Tetapi cara perekrutan tidak dilakukan oleh satu majikan, melainkan oleh perusahaan outsource ataupun asosiasi petani.

Hal ini membuat pekerja migran sektor pertanian dan peternakan nantinya akan menjadi pekerja yang hampir sama seperti pekerja outsourcing, mereka akan disalurkan ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan pertanian.

Dengan penggunaan pekerja semacam ini, pekerja dituntut harus bisa beradaptasi dengan isi pekerjaan dan majikan yang berbeda dalam waktu singkat.

Hubungan perekrutan yang tidak stabil akan meningkatkan tekanan fisik dan mental pekerja migran, ditambah lagi perlindungan hak-hak pekerja juga belum ditetapkan secara jelas.
(HNI/JWD, 13/03)
Universitas Terbuka Riyadh
-