Berita > Seputar TKI
Berkomitmen Siap Kawal UU PPMI, Hariyanto dan Anwar Ma'arif Kembali Terpilih Pimpin SBMI
23 Feb 2019 08:31:55 WIB | Juwarih | dibaca 453
Ket: Proses pelantikan Ketum dan Sekjen SBMI serta Dewan Pertimbangan Serikat Buruh Migran Indonesia periode 2019-2023 oleh pimpinan sidang di Aula kantor Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Pada Jumat 22 Februari 2019
Foto: Serikat Buruh Migran Indonesia
Malang, LiputanBMI - Hasil Kongres ke-6 Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) kembali memilih duet Hariyanto dan Anwar Ma'arif alias Bobi Alwy menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral SBMI periode 2019-2023. Keduanya bertekad akan melanjutkan perjuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama terkait advokasi kebijakan implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Hariyanto dan Bobi Anwar Ma'arif terpilih kembali dua periode secara aklamasi oleh hampir seluruh perwakilan cabang di daerah dan luar negeri pada Kongres SBMI ke-6 di Ngantang, Malang, Jawa Timur, Jum'at (22/02/2019).

"Kawan-kawan dari pekerja migran, mantan PMI dan keluarganya masih mempercayakan kami untuk membawa roda organisasi SBMI dua periode ini. Ini mandat kongres yang harus kami emban. Terutama dalam menghadapi UU nomor 18 tahun 2017 yang baru berlaku," ucap Hariyanto saat menyampaikan kata sambutan atas kembalinya terpilih sebagai ketua umum.

Hariyanto menjelaskan, meski secara umum Undang-Undang tersebut memiliki potensi baik untuk perlindungan PMI, namun harus dikawal secara serius, terutama dalam proses dan penetapan aturan-aturan turunan yang saat ini masih banyak yang belum diterbitkan.

"Misalnya memastikan bagaimana negara melindungi PMI sejak di pra-penempatan seperti pelatihan dan informasi migrasi aman di tiap-tiap desa, melindungi saat di negara penempatan dan pasca-penempatan," jelasnya.

Sementara, Sekjen SBMI terpilih dua periode, Anwar Ma'arif, menambahkan, tantangan UU nomor 18 tahun 2017 ini, diharapkan mampu menutup dan memotong rantai mafia di sektor perekrutan PMI, seperti perdagangan orang, overcharging, jeratan hutang, unprosedural, dan permasalahan lainnya yang selama ini terjadi permasalahan.

"Nah ini tantangan kita sebagai organisasi serikatnya PMI ke depan. Memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan keluarganya," tegas pria yang akrab dipanggil Bobi.

Diketahui, Kongres SBMI ke-6 dihadiri oleh ratusan anggota yang terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Desa (DPD) tingkat Desa dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) beberapa negara penempatan seperti Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Taiwan, serta undangan para mitra SBMI.

Kegiatan Kongres SBMI ke-6 dengan tema "Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa, Melalui Penanganan Kasus dan Pemberdayaan Ekonomi" berlangsung sejak 19-22 Februari 2019 di aula serbaguna kecamatan Ngantang, kabupaten Malang, Jawa Timur.
(JWR/IYD, 23/02)
Universitas Terbuka Riyadh
-