Berita > Seputar TKI
Mediator HI Kemnaker Anjurkan Perusahaan Bayar Ganti Rugi Rp 5 Miliar kepada 41 ABK
09 Feb 2019 01:47:48 WIB | Syafii | dibaca 440
Ket: 41 ABK WNI
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Menganjurkan: Agar hubungan kerja antara Pengusaha dengan para Pekerja (41 orang), terputus sejak kepulangan masing-masing. Agar Pengusaha membayar ganti rugi atas pemutusan hubungan kerja terhadap 41 pekerja sebesar USD 352.005 (Dollar Amerika Serikat). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini, dengan ketentuan: a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian kutipan Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan atas perkara yang dicatatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) kepada Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan setelah mengalami deadlock dalam forum Sidang Mediasi.

Disampaikan oleh Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia PPI, Imam Syafi’i, permasalahan tersebut berawal ketika pada 2018 lalu ada pengaduan dari para pekerja yang mengaku dipekerjakan secara tidak layak di atas kapal dengan upah yang juga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

“Mereka (para pekerja) terbagi menjadi tiga penempatan di perairan Fiji, Somalia, dan Jepang. Dengan kontrak kerja dua tahun, mereka diiming-imingi akan digaji USD 350 – 400 perbulan, yang dibayarkan dengan kesepakatan pertiga/perempat bulan sekali. Tetapi fakta di lapangan, gaji mereka dibayar tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan ada yang sama sekali belum dibayar,” ujar Imam Syafi’i.

Dihubungi secara terpisah, koordinator para pekerja, Rio Naldo, kepada Liputan BMI dirinya mengungkapkan bahwa meski para pekerja bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak, para pekerja tetap berusaha bertahan. Tetapi ketika gajinya tidak dibayar, para pekerja menuntut itu dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

“Kami mengadu ke PPI melalui sosial media (facebook) ketika kapal kami sandar di perairan China. Sebelum dipulangkan ke Tanah Air, kami sempat ditampung di sebuah palka penampung ikan dengan kondisi yang tidak manusiawi, makan dan minum tidak layak komsumsi,” tambah Rio Naldo.

Setelah kepulangan para pekerja di Tanah Air, berdasarkan hasil wawancara PPI kepada para pekerja dan bukti Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang ditandatangani, para pekerja berkerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal penangkap ikan Zhong Rong 5 (Perairan Fiji), Han Rong 353 (Perairan Somalia), Han Rong 355 (Perairan Somalia), dan Fu Yuan Yu (Perairan Jepang).

“Bila dilihat dari PKL para pekerja, hubungan kerja mereka mutlak antara perusahaan di Indonesia dengan para pekerja, karena tidak ada mencantumkan nama perusahaan di luar negeri selaku pihak agency atau pemilik kapal. Sehingga proses penyelesainnya mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” tegas Imam.



Menurut Imam, mengutip bunyi Surat Anjuran Mediator HI Kemnaker, pihak pengusaha melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa para pekerja dianggap telah mengundurkan diri karena pulang sebelum menyelesaikan kontrak kerja selama dua tahun, sehingga tiket pulang pergi haruslah ditanggung para pekerja.

Sedangkan pihak Mediator HI Kemnaker, dalam anjurannya berpendapat bahwa perselisihan tersebut menjadi domain Mediator HI Kemnaker dengan mengacu kepada Pasal 337 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, serta Pasal 12 Ayat (1) Permenakertrans No. 17/2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, mengingat para pekerja bekerja sebagai pelaut yang melintas di wilayah perairan yang berada lebih dari 1 (satu) provinsi dan antar negara.

Selanjutnya, Mediator berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para pekerja maupun pengusaha telah mengikatkan diri dalam suatu PKL dengan pengusaha, selaku perusahaan keagenan awak kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Pasal 14 Permenhub No. 84/2013 menyatakan perusahaan selaku keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/dipekerjakan atas segala isi PKL sejak penandatanganan sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.

Selain itu, Mediator juga berpendapat bahwa kepulangan para pekerja tidak dapat dibenarkan dianggap oleh pengusaha sebagai bentuk pelanggaran terhadap isi PKL. Justru pengusaha yang telah melanggar isi PKL (kondisi di atas kapal yang tidak layak dan pembayaran upah yang tidak sesuai), yang menjadi latar belakang mundurnya para pekerja dari pekerjaannya, sehingga pengusaha sepatutnya memberikan ganti rugi kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 62 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai anjuran mediator, kedua belah pihak diberi waktu 10 hari. Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak menolak, maka dapat dilanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“Kita lihat saja itikad baik dari perusahaan, jika tidak mau melaksanakan anjuran itu, ya mungkin kita lanjut ke PHI-PN Jakpus,” tegas Imam.
Untuk diketahui, kata Imam, selain berencana menggugat hak-hak para pekerja di PHI PN Jakpus, PPI juga sudah melaporkan perusahaan tersebut kepda Bareskrim Polri pada 14 Januari 2019 dengan laporan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

“Ya, di PHI kan terkait perdatanya. Kami juga laporkan perusahaan ke Bareskrim Polri dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 13 UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan info terkhir, kami cek di sipo online kasusnya ditangani oleh Polda Metro Jaya,” pungkasnya ketika ditanya upaya hukum apa saja yang sedang ditempuh.


(IS/IS, 09/02)
Universitas Terbuka Riyadh
-