Berita > Seputar TKI
PHK Sepihak Pelaut, PPI Akan Gugat Rp 237 Juta PT ALB di PHI PN Serang
27 Jan 2019 23:11:23 WIB | Syafii | dibaca 1084
Ket: Tim Advokasi PPI Banten saat mediasi bersama PT ALB dan Mediator HI
Foto: lbmi jkt
Nasional, LiputanBMI - Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh PT Anugrah Laut Biru (ALB) terhadap HB (49), pelaut Anggota Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) berbuntut panjang.


Deadlock-nya lima kali sidang mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon, Banten membuat Mediator Hubungan Industrial menerbitkan Surat Anjuran yang menganjurkan agar pihak PT ALB kembali mempekerjakan HB di posisi semula, yakni sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal SPOB Tri Lestari I yang beroperasi di perairan Bitung, Sulawesi Utara.


"Sejak surat anjuran Mediator keluar (21/11/2018), pihak ALB tidak merespon. Maka kami akan ajukan permohonan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Serang, agar HB mendapat kepastian hukum tentang status hubungan kerjanya," ujar Sekretaris DPD PPI Banten, Dedi Junaedi kepada LiputanBMI, Minggu (27/1/2019) melalui telepon.


Menurut Dedi, PHK sepihak yang dialami oleh HB dilakukan oleh PT ALB pada November 2017 silam, dengan dalih bahwa HB diberhentikan karena banyak dokumen kepelautannya yang tidak lengkap.


"HB sudah bekerja di PT ALB sejak Agustus 2008. Bahkan sejak PT ALB masih bernama PT ANPT. Artinya jika sampai saat ini HB tidak di PHK, masa kerja dia sudah 10 tahun lebih," tambah Dedi.


Dedi mengungkapkan bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, Pasal 36 Ayat (1) huruf b yang menyatakan "Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa: b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi", bukan malah mem-PHK secara sepihak.


Dihubungi secara terpisah, HB yang merupakan warga asal Bitung, Sulawesi Utara, dirinya menyampaikan bahwa sejak di PHK penghasilannya hilang.


"Saat ini saya aktif sebagai tukang ojek di kampung demi dapur bisa ngebul dan cicilan rumah yang harus disetor, yang pasca PHK sering telat bayar dan kerap didatangi pihak Bank," ungkap HB dengan nada sedih via telepon.


HB menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu pekerja di PT ALB, dengan pendampingan PPI.


"Saya berterima kasih kepada PPI baik cabang Sulut, Banten, dan Pusat yang tetap komitmen dalam membela dan memperjuangkan hak-hak saya, yang saat ini dalam proses menuju pendaftaran gugatan di PHI-PN Serang," kata HB.


Dalam gugatan yang direncanakan akan didaftarkan di kepaniteraan pada Februari 2019 ini, PPI selaku kuasa hukum HB menggugat PT ALB untuk membayar seluruh hak-hak HB sejak di PHK hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


"PHK yang dilakukan oleh PT ALB terhadap HB merupakan PHK yang tidak prosedur. Tidak ada surat peringatan dan tidak ada perundingan sebelumnya, sehingga adalah wajar jika HB menuntut hak-haknya tersebut," tegas Dedi.


Selain hak upah selama berproses yang dituntut, HB juga menuntut agar PT ALB dapat membayarkan hak-haknya berupa hak Uang Pesangon (UP), hak Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan hak Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


"Hak HB baik hak upah proses, UP, UPMK, dan UPH jika dihitung dari gaji bulanannya Rp 5,9 juta dengan masa kerja 10 tahun lebih, maka total hak yang dituntut sekitar Rp 237 juta lebih," pungkas Dedi.
(IS/IS, 27/01)
Universitas Terbuka Riyadh
-