Berita > Seputar TKI
PPI Sulut Imbau PD Bangun Bitung Bayar Hak Pelaut yang di PHK Sepihak !
24 Jan 2019 01:54:14 WIB | Syafii | dibaca 952
Ket: Tim Advokasi PPI sidang Mediasi di Disnaker Kota Bitung
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Sidang mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung dengan KK (Pelaut) yang didampingi kuasanya dari Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung mengalami deadlock.

Disampaikan oleh pengurus PPI Sulut melalui telepon, Sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bitung, yang dikomandoi oleh Maria Andaki pada tanggal 21 Januari 2019 belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih.

Pihak PD Bangun Bitung diwakili oleh YS dan YJ menyampaikan bahwa alasan PHK yang dilakukan terhadap KK karena sebagai pekerja dengan jabatan Mualim II di kapal KM Tude telah melanggar peraturan perusahaan PD Bangun Bitung.

“Sdr. KK di PHK setelah menerima surat PHK pada tanggal 2 September 2018 dan efektif berlaku sejak tanggal 30 September 2018,” ujar Ketua PPI Sulut, Anwar Abdul Dalewa kepada LiputanBMI, Kamis (24/1/2019) malam.

Menurut Anwar, dalam sidang mediasi pihak PD Bangun Bitung sesuai dengan risalah perundingan menyatakan pendapatnya bahwa pada bulan Juli 2017 perusahaan mendapat temuan terkait pengambilan uang tiket dan sebelum disetor ke perusahaan uang itu disetor ke Nakhoda yang kemudian uang itu dibagi-bagi.

Masih kata Anwar, atas kejadian itulah perusahaan kemudian memanggil Nakhoda dan Nakhoda kemudian mengundurkan diri sedangkan KK diberikan surat peringatan terakhir pada 12 Juli 2017. Setelah itu, pada September 2018 kejadian yang sama terulang kembali dan akhirnya KK di PHK.

Atas kejadian tersebut, kata Anwar mengutip isi risalah perundingan, bahwa perusahaan melalui direksinya sempat berpendapat untuk melaporkan KK kepada pihak kepolisian. Tetapi atas pertimbangan kemanusiaan, direksi tidak melanjutkan permaslahan tersebut ke kepolisian dan menawarkan dalam sidang mediasi akan memberikan uang kebijakan sebesar Rp 2 Juta kepada KK.

Secara terpisah, dihubungi melalui selulernya KK membantah dengan tegas pendapat pihak perusahaan.

“Terkait SP II yang saya terima pada 12 Juli 2017, yang menyatakan bahwa saya tidak melaporkan penyimpangan nakhoda terhadap hasil penagihan karcis penumpang dan muatan, saya jawab kalau saya hanyalah anak buah di kapal yang tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan seorang nakhoda, mengingat dalam aturan pelayaran nakhoda juga merupakan wakil dari perusahaan,” ucap KK.

Kemudian terkait dengan surat PHK yang diterima oleh KK, dirinya pun secara gamblang membantah pernyataan perusahaan yang menyatakan bahwa KK telah (terlibat) ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggelapan uang perusahaan dari penagihan karcis penumpang dan muatan di KM Tude serta mendapatkan hasil dari penggelapan uang sebesar Rp 8,4 Juta sehingga perusahaan mengalami kerugian adalah bentuk dari sebuah tindakan perusahaan yang tidak berdasarkan fakta dan tuduhan sepihak.

“Bisa dikatakan itu tuduhan..! Karena nyatanya saya tidak pernah dipanggil perusahaan untuk membahas soal pelanggaran itu. Kemudian kenapa pada saat proses bipartit, musyawarah di KSOP (kesyahbandaran) dan tripartit di disanker saya meminta bukti-buktinya, tapi tidak pernah dikeluarkan bukti tuduhan itu oleh pihak perusahaan?” tegas KK.

Bahkan, KK mengaku kecewa dengan sikap dan tindakan perusahaan terkait permasalahan tersebut dan apabila yang dituduhkan oleh perusahaan benar adanya, dirinya merasa siap dengan segala resiko meski ke jalur hukum (pidana).

“Perlu untuk diketahui perusahaan ya..! Penyerahan uang tagihan dari kapal ke perusahaan, saya sebagai kru dan bahkan kami semua kru kapal tidak pernah mengetahui jumlah uang hasil tagihan yang dibawa dari kapal ke kantor. Kami kru di atas kapal tidak pernah dilibatkan masalah uang penagihan dan kenapa kami (semua kru) termasuk saya yang dituduh, sementara penangih adalah utusan perusahaan?” ungkap KK.

Menyikapi pendapat masing-masing pihak yang berselisih, Tim Advokasi PPI Sulut berpendapat bahwa soal PHK secara sepihak, Pasal 151 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari PHK. Kalaupun PHK tak bisa dihindari, pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Kalau perundingan itu masih mentok, maka PHK baru bisa dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lebih lanjut, terhadap PHK yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHK tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, PHK itu dianggap sama sekali tidak pernah ada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Bicara soal PHK apabila pekerja melakukan tindak pidana, menurut Tim Advokasi PPI Sulut, perusahaan tetap tidak bisa mem-PHK secara sepihak, apalagi hal yang menjadi dasar PHK masih dibantah oleh pihak pekerja dan perusahaan juga belum mampu secara terang benderang menunjukan bukti-bukti valid tidak pidana yang dituduhkan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 012/PUU-1/2003 menjelaskan bahwa keberadaan Pasal 158 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memungkinkan perusahaan bisa langsung melakukan PHK terhadap pekerja ketika dianggap melakukan pelanggaran berat berupa tindak pidana sudah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Artinya, buruh yang di-PHK karena dianggap melakukan pelanggaran berat, harus dibuktikan terlebih dulu dengan putusan pidana. Selain putusan MK, ada juga Surat Edaran Menakertrans bernomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, yang pada poin 3 huruf a SE Menteri itu disebutkan bahwa pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Secara logika saja bagaimana... KK sudah mengabdi (bekerja) hampir 8 tahun di perusahaan, hak-haknya tidak sedikit sesuai aturan ketenagakerjaan. Masa dengan PHK alasan yang belum bisa dibuktikan, ia hanya akan diberi Rp 2 Juta? Kami sih berharap perusahaan dapat lebih bijak dan menyelesaikan perselisihan ini dalam forum musyawarah yang difasilitasi Mediator Disnaker Kota Bitung. Tapi kalau memang tetap tidak ada kesepakatan, ya kan masih ada lembaga peradilan industrial,” cletuk Anwar.

Tim Advokasi PPI Sulut selaku pihak yang diberi kuasa oleh KK, kata Anwar, akan tetap mengawal dan mendampingi pemberi kuasa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, agar perselisihan tersebut segera terselesaikan dengan baik demi terwujudnya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Sidang mediasi berikutnya diagendakan akan digelar di tempat yang sama (Disnaker Kota Bitung) pada 29 Januari 2019 pukul 10.00 WITA,” pungkas Anwar ketika ditanya kapan sidang mediasi lanjutannya.

(IS/IS, 24/01)
Universitas Terbuka Riyadh
-