Berita > Seputar TKI
2018, KJRI Jeddah Klaim Bantu Pemulangan 7.783 PMI Bermasalah
11 Jan 2019 22:10:19 WIB | Juwarih | dibaca 351
Ket: Pelaksana Fungsi Konsuler (PFK)-1, merangkap Koordinator Perlindungan dan Pelayanan WNI KJRI Jeddah, Safaat Ghofur, bersama PMI yang telah mendapat bantuan
Foto: KJRI Jeddah
Jeddah, LiputanBMI - Sepanjang tahun 2018, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengklaim telah membantu pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibuktikan dengan menerbitkan sebanyak 7.783 dokumen SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Keseluruhan Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut dimasukkan ke rumah tahanan imigrasi (Tarhil) Arab Saudi karena berbagai pelanggaran.

Sebagaimana rilis yang diterima LiputanBMI, KJRI Jeddah menyampaikan, PMI undocumented atau tidak berdokumen secara resmi tersebut berjumlah 7.783 orang, yang terdiri dari 2.199 laki-laki, 4.872 perempuan dan 712 anak-anak.

Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah pemegang visa kerja, sebagian lagi masuk ke Arab Saudi dengan visa umrah kemudian menetap dan bekerja, dan sebagian lagi masuk dengan visa ziarah (kunjungan).

"Mereka ditangkap di berbagai tempat. Ada yang di penampungan, di jalanan, bahkan ada juga di perlintasan Tawaf dan Sa'i dalam Masjidil Haram," jelas Mohamad Hery Saripudin, Konsulat Jenderal (Konjen) RI Jeddah, pada Jumat (11/1/2019).

Lanjutnya, bahkan akhir Desember 2018 dan awal Januari 2019, kata Konjen, ada sebanyak 25 PMI yang diamankan oleh pihak keamanan Arab Saudi saat mendorong kursi roda jemaah umrah di perlintasan Tawaf dan Sa'i Masjidil Haram dengan imbalan sejumlah uang.

"Mereka punya iqamah, semacam kartu izin menetap, tapi tetap ditangkap karena kedapatan bekerja bukan pada Kafil (majikan)nya. Artinya yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan profesi yang tertera di iqamah mereka," kata pria kelahiran Indramayu tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Fungsi Konsuler (PFK)-1, Safaat Ghofur, yang juga merangkap Koordinator Perlindungan dan Pelayanan WNI menyebutkan, sebanyak 26 PMI yang tengah mengikuti program umrah dan ziarah Mekkah dan Madinah oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jeddah diamankan oleh pihak keamanan setempat. Rombongan tersebut ditangkap 20 Desember 2018 silam.

"Mereka terjaring di check point KM 40 dari Masjid Bir Ali yang menjadi tempat miqat karena tidak punya iqamah. Mereka sempat ditahan selama sepuluh hari di penjara Madinah. Kemudian mereka dilimpahkan ke Tarhil di Syumaisi Mekkah," ujar Safaat.

Safaat menjelaskan, warga negara asing di Arab Saudi bisa ditangkap karena berbagai pelanggaran. Sebagian diamankan karena masa berlaku izin tinggal telah habis, sebagian disebabkan berbaur atau berada dalam satu rumah dengan WNI yang tidak berdokumen resmi. Ada juga yang bekerja tidak sesuai profesinya di kartu izin tinggal (iqamah).

Masa penahanan WNI di Tarhil , terang Safaat, tergantung pada hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh aparat berwenang di Tarhil.

"Ada yang tersandera oleh denda yang belum dibayar. Ada juga karena melaksanakan haji tanpa tasrekh (surat izin). Ada juga tertahan kepulangannya karena kepemilikan kendaraan yang belum dibalik nama," tandasnya.

Seiring dengan maraknya razia oleh otoritas berwenang Arab Saudi, Konsulat Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengimbau masyarakat (WNI) agar mematuhi hukum yang berlaku di Arab Saudi supaya terhindar masalah hukum.

(JWR/IYD, 11/01)
Universitas Terbuka Riyadh
-