Berita > Seputar TKI
SBMI Sebut Kepmenaker 291 Tahun 2018 Monopoli Terselubung
07 Jan 2019 03:36:20 WIB | Juwarih | dibaca 1118
Ket: Kiri, Kepmenaker No. 291 Tahun 2018. Kanan, Hariyanto sedang prestasi di kegiatan SBMI
Foto: SBMI
Jakarta, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dianggap monopoli terselubung penempatan PMI ke Arab Saudi.

Hal tersebut disampaikan ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Hariyanto, kepada LiputanBMI saat dikonfirmasi lewat telepon di Jakarta, pada Minggu 6 Januari 2019.

"Peraturan ini, seperti memberikan hak monopoli terselubung kepada satu asosiasi untuk menyeleksi perusahaan yang mengirim PMI ke negara tujuan Arab Saudi. Sebab tidak ada asosiasi lain yang bisa menyeleksi perusahaan pengirim PMI lainnya," kata ketua umum SBMI, Hariyanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Menurut Hariyanto, dengan memberikan hak kepada satu asosiasi pengusaha perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia akan membuka ruang munculnya kolusi dan nepotisme yang berujung pada persoalan perlindungan PMI.

"Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hilang ketika monopoli diberikan hanya kepada satu lembaga saja," ucap Hariyanto.

Selain itu, kata Hariyanto ada hal yang dianggap menggelitik dalam Kepmenaker No. 291/2018 ini,
seperti di BAB III, Pasal 1, Hurup K. Disebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam lingkup penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Bunyi pasal ini menimbulkan banyak tanda tanya, apakah KADIN termasuk badan Pemerintah? dan apa wewenang KADIN hingga diberikan kepercayaan begitu besar untuk menentukan asosiasi yang mewakili dan dicantumkan dalam keputusan menteri? Kenapa sang asosiasi yang disebutkan itu ’ditunjuk’ sebagai wakil KADIN?," tanya Ketum SBMI.

Lanjutnya, dalam pasal tersebut dinilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
telah memberikan otoritas yang sangat besar kepada KADIN dan Asosiasi untuk menentukan P3MI yang lolos sebagai perusahaan penempatan PMI ke Arab Saudi.

"Jelas dalam pasal ini negara wabil khusus Kemenaker memberikan otoritas yang sangat besar kepada KADIN juga Asosiasi untuk menentukan siapa P3MI mana yang bisa diloloskan sebagai perusahaan yang melaksanakan pengiriman PMI," tegasnya.

(JWR/IYD, 07/01)
Universitas Terbuka Riyadh
-