Berita > Ekosospol
Indonesia Tuntut Hentikan Sementara Program Kuliah Sambil Kerja karena Dugaan Eksploitasi Siswa
05 Jan 2019 09:24:31 WIB | Yully Agyl | dibaca 446
Ket: Universitas Shing Wu , Taiwan
Foto: Google
Taipei, LiputanBMI - Indonesia pada hari Jumat (4/1/2019) menuntut agar Taiwan untuk sementara waktu menangguhkan program kolaborasi industri-akademis menyusul tuduhan bahwa siswa telah disalahgunakan dengan memperlakukan mahasiswa Indonesia sebagai tenaga kerja murah, Jumat (4/1/2019).

Sebagaimana dilansir CNA (4/1), Fajar Nuradi, seorang pejabat dari kantor perwakilan Indonesia di Taipei yang bertanggung jawab atas perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta pemerintah Taiwan untuk menunda program sampai situasi yang dihadapi menjadi lebih jelas.

Fajar juga menyampaikan, ia akan bertemu dengan beberapa siswa Indonesia di Taiwan minggu depan agar mengetahui lebih banyak tentang situasi magang mereka, dan berbicara dengan sekolah masing-masing untuk melihat apakah ada tindakan perbaikan.

Dia menanggapi laporan yang menyatakan bahwa ratusan siswa Indonesia yang direkrut oleh agen ke Taiwan melalui program kolaborasi industri-akademis New Southbound Policy (NSP) Taiwan, dipekerjakan di pabrik beberapa hari dalam seminggu.

Diprakarsai oleh Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) pada tahun 2016, NSP bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran dengan 10 negara anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, bersama dengan Australia, Selandia Baru dan India.

Menurut laporan media lokal setidaknya enam universitas di Taiwan ditemukan telah merekrut siswa melalui agen lewat program NSP dan menugaskan mereka sebagai tenaga kerja manual di pabrik-pabrik lokal.
Sementara itu, pemberitaan Jakarta Globe mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengeluarkan pernyataan untuk mencari penjelasan dari otoritas Taiwan dan menyerukan penyelidikan penuh.

Berbicara pada sesi legislatif pada 27 Desember lalu, Legislator Kuomintang, Ko Chih-en (柯志恩) mengatakan sekitar 200 siswa Indonesia yang terdaftar di Universitas Hsing Wu di New Taipei dipaksa bekerja lebih dari 40 jam seminggu di sebuah pabrik lokal. Mereka mengemas 30.000 lensa kontak sehari dalam 10 jam kerja.
Banyak siswa mengajukan keluhan kepada pihak sekolah tetapi hanya disarankan mereka untuk bertahan dengan keadaaan itu.

Ko juga menyampaikan adanya rumor bahwa sekolah menerima NTD 1.000 per hari per siswa yang dibayar oleh pabrik tempat mereka bekerja, yang berarti NTD 200.000 untuk 200 siswa.
Ini adalah eksploitasi yang luar biasa. Banyak siswa yang takut menumpahkan masalah karena ancaman dari agen yang membantu membawa mereka ke Taiwan.

Selain apa yang disampaikan Ko Chih-en (柯志恩), Penjabat Menteri Pendidikan Yao Leeh-ter (姚立德) mengakui bahwa kementerian telah menyadari ada masalah antara siswa dan agen

Kementerian Pendidikan (MOE) telah mengeluarkan peringatan eksplisit kepada sekolah-sekolah bahwa universitas Taiwan tidak diizinkan merekrut siswa asing melalui agen.
Dikatakan, pelanggar akan menghadapi tindakan disipliner dari kementerian, termasuk penangguhan haknya untuk merekrut siswa asing, pengurangan kuota pendaftaran siswa, dan pemotongan subsidi pemerintah untuk tahun ajaran berikutnya.

Sementara itu, Yang Yu-hui (楊玉惠), direktur Departemen Pendidikan Teknologi dan Kejuruan MOE, minggu lalu mengatakan di bawah program industri-akademisi, siswa internasional dilarang untuk mengambil magang di tahun pertama, tetapi dapat bekerja 20 jam per minggu.
Menurutnya, lembur merupakan eksploitasi, kementerian akan mencoba untuk menyelesaikan situasi.

Yang Yu-Hui menyampaikan, kementerian telah mengirim pejabat ke Universitas Hsing Wu untuk menyelidiki kesalahan dan berbicara kepada siswa yang terdaftar dalam program ini. Para siswa Indonesia mengatakan apa yang dilaporkan media itu tidak benar dan mereka kecewa tentang berita itu karena mengkhawatirkan orang tua mereka.

Menanggapi tuduhan Ko, Universitas Hsing Wu mengatakan kepada media lokal bahwa siswa Indonesia bekerja paruh waktu secara legal. Karena beberapa siswa perlu mendapatkan biaya hidup mereka sendiri, sekolah telah mengatur untuk mendapatkan visa kerja sehingga mereka tidak akan menjadi mangsa pekerjaan ilegal di luar sekolah.

An-Min Kuo (國 安民), dekan departemen hubungan internasional universitas, mengatakan beberapa media gagal mengkonfirmasi fakta dan membuat kesalahan mencolok dalam laporan mereka. Sebagai contoh, para siswa tidak mengemas 30.000 lensa kontak sehari, tetapi 3.000. Katanya, universitasnya telah menyewa seorang pengacara untuk mengajukan tuntutan hukum atas tuduhan itu.
(YLA/YLA, 05/01)
Universitas Terbuka Riyadh
-