Berita > Opini
Migrant Day 2018, Pemerintah Belum Serius Lindungi PMI
18 Dec 2018 19:57:00 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 619
Ket: Ngobrol Bareng Migrant Day 2018 di Sekr. SBMI Indramayu
Foto: SBMI Indramayu
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Setiap tahunnya, tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Buruh Migran Internasional atau dikenal dengan istilah Migrant Day. Penetapan Migrant Day mengacu kepada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990.

Konvensi ini diinisiasi negara-negara asal pekerja migran untuk merumuskan standar perlindungan khusus bagi pekerja migran secara global. Ada proses panjang dalam memperjuangkannya. Mulai dari penelitian, kajian, dialog dan perdebatan mendalam antara dua kepentingan, yaitu kepentingan negara asal dan negara tujuan pekerja migran.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Maka, sebagai penyelenggara negara, Pemerintah RI mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi diberikan kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

Lalu, apakah Pemerintah Indonesia sudah memberikan perlindungan maksimal kepada PMI? Apakah Pemerintah Indonesia sudah serius memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI?

Disahkannya Undang Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada 22 November 2017 sebagai pengganti UU No 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (PPTKILN) merupakan langkah maju untuk perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia.

UU PPMI ini (sepertinya) lebih bagus jika dibanding UU PPTKILN karena proses pembuatannya (konon) menggunakan Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sebagai konsideran utama. Hal lain yang layak diapresiasi dari UU PPMI ini adalah adanya pengurangan peran swasta secara signifikan.

Namun sayangnya, meski sudah satu tahun lebih UU PPMI disahkan, pemerintah baru menerbitkan satu peraturan pelaksanaan, yaitu Pemenaker No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang ditetapkan pada 10 Desember 2018 lalu.

Pertanyaannya, kenapa sudah satu tahun lebih baru terbit satu peraturan pelaksanaan? Terlalu sibukkah pemerintah? Dianggap tidak pengtingkah persoalan pekerja migran?

Jika pemerintah serius menjalankan tugas dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya yang menjadi PMI, penerbitan peraturan pelaksanaan ini seharusnya menjadi prioritas untuk segera diselesaikan agar isi UU PPMI bisa diimplementasikan secara efektif.

Terlebih lagi, pemerintah melalui Kemnaker selaku leading sector penyusunan aturan turunan UU PPMI kononnya sudah melakukan simplifikasi (penyederhanaan) dari 28 peraturan pelaksanaan yang awalnya direncanakan akan menjadi 13 peraturan pelaksanaan saja.

Masa satu tahun seharusnya sudah cukup bagi pemerintah untuk membereskan peraturan pelaksanaan UU PPMI agar bisa memulai perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Pasal 90 UU PPMI mengamanatkan, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPMI harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Artinya, pada November 2019 nanti, aturan turunan UU PPMI harus sudah ditandatangani atau sudah diundangkan semuanya.

Meski demikian, akan lebih baik jika pemerintah c/q Kemnaker lebih serius bekerja agar bisa segera membereskannya, tidak perlu menunggu November 2019 atau menunggu usainya Pemilu 2019 karena saat ini sibuk kampanye.

Sungguh, teramat menjijikkan jika ada pejabat yang lebih menyibukkan diri sebagai cecunguk partai yang hanya berjuang untuk jabatan dan berjuang bagaimana cara menjabat lagi, sehingga kepentingan rakyat terbengkalai.

***

Migrant Day 2018 bagi pekerja migran Indonesia bukan sebuah perayaan. Migrant Day 2018 masih menjadi hari perjuangan untuk memujudkan keadilan bagi PMI dan keluarganya.

Migrant Day 2018, pemerintah belum serius lindungi PMI.

(FK/FK, 18/12)
Universitas Terbuka Riyadh
-