Berita > Seputar TKI
Majikan di Taiwan Dituntut Bayar Uang Lembur Tiga PMI Senilai NT $1.220jt
11 Dec 2018 23:11:35 WIB | Hani Tw | dibaca 4068
Ket: Pabrik pembuatan komponen elektronik Shulin
Foto: 聯合報
Taipei, LiputanBMI - Tiga pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di pabrik komponen elektronik di wilayah Shulin, Taiwan hampir tiga tahun bekerja belum pernah menerima uang lembur. Perkara tersebut akhirnya dilaporkan ke Depnaker New Taipei City oleh salah satu PMI yang baru dua bulan bekerja merasa tidak tahan pada bulan Mei 2018 lalu.

Setelah melalui mediasi antara majikan dan pekerja, sidang hari Senin (10/12/2018) memutuskan majikan selain harus membayar gaji ketiga PMI tersebut juga harus membayar uang lembur sesuai dengan masa kerja masing-masing dengan perincian yang paling lama bekerja senilai NT $600.000, yang kedua NT $5400.000, sementara yang baru bekerja dua bulan senilai NT $80.000.

Seperti dilansir media lokal Ud, 10 Desember 2018 atas laporan dari Depnaker New Taipei City, hari ini (Senin ) kantor Kejaksaan Taipei mengadakan sidang terhadap majikan yang bermarga Hwang yang telah terbukti mengeksploitasi pekerja migran dengan tuntutan atas pelanggaran undang-undang tindak pidana perdagangan manusia. Majikan harus membayar semua uang lembur kepada ke tiga PMI tersebut.

Dalam persidangan, jaksa membacakan dakwaan kepada majikan, bahwa disamping mempekerjakan PMI sebagai karyawan pabrik, majikan sengaja menggunakan kelemahan ketiga PMI tersebut yang tidak pandai berbahasa serta tidak mengenal tata cara kehidupan di Taiwan.

Masih menurut keterangan jaksa, selain itu majikan memaksa mereka untuk mengerjakan pekerjaan di sekitar pabrik, juga membantu membersihkan tempat-tempat lainnya. Setiap hari bekerja dari jam 6:00 pagi hingga 8:30 malam, sementara hari libur bekerja mulai jam 6:00 pagi hingga 5:30 sore.

Sedangkan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, mereka hanya diberi uang NT $9000 untuk persediaan selama tiga bulan, sementara sisa uang gaji lainnya ditahan oleh pabrik. Mereka juga dilarang keluar, setiap dua bulan sekali diperkenankan menelpon kaluarganya dengan menggunakan kartu telpon yang dibelinya sendiri.

Selain tidak membayar uang lembur, selama ini mereka juga tidak ada libur, majikan menyimpan semua dokumen seperti paspor, ARC, kartu askes serta hp juga disita. Bahkan gaji setiap bulannya ditahan oleh pabrik, sehingga mereka tidak bisa mengirim uang ke keluarganya.
(HNI/IYD, 11/12)
Universitas Terbuka Riyadh
-