Berita > Seputar TKI
Ratusan PMI di Hong Kong Gelar Doa Lintas Agama untuk Tuty Tursilawati
07 Nov 2018 22:23:14 WIB | Juwarih | dibaca 210
Ket: Ratusan PMI di Hong Kong yang tergabung dalam JBMI-HK menggelar doa bersama lintas agama di Lapangan Bola, Victoria Park, Cause Way Bay, Hong Kong, pada Minggu (4/11/2018).
Foto: Facebook
Hongkong, LiputanBMI - Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI-HK) bersama Komunitas Katolik Indonesia di Hongkong (KKIHK), Gereja Solomon, dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, menggelar doa di Lapangan Bola, Victoria Park, Cause Way Bay, Minggu (4/11/2018).

Doa bersama lintas agama yang dihadiri sekitar 400 orang tersebut sebagai bentuk solidaritas atas eksekusi mati Tuty Tursilawati, PMI asal Majalengka oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 lalu.

Sebagaimana press rilis yang disampaikan JBMI-HK melalui akun Facebook bernama IMWU Ranting Lapangan Rumput, selain do'a bersama untuk almarhumah Tuty Tursilawati, mereka juga berdoa bersama untuk PMI yang terlebih dahulu di eksekusi mati, seperti Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni dan Muhammad Zaini.

Selain itu JBMI-HK juga mendo'akan 188 PMI yang saat ini masih terancam hukuman mati di luar negeri dan sewaktu-waktu nyawanya bisa melayang. Dari 188 PMI yang terancam hukuman mati itu, 148 orang di Malaysia, 20 di Arab Saudi, 11 di China, 4 di Uni Emirat Arab, 2 di Singapura, 2 di Laos, dan 1 orang di Bahrain.

Lilik dan Romlah Rosidah memimpin doa untuk PMI yang beragama Islam. Selanjutnya untuk yang beragama Kristen dipimpin oleh Suster Yasinta Yulita Canossian dari KKIHK dan Pendeta Slamet Yahya Hakim dari Gereja Solomon, sedangkan untuk komunitas Buddha dipimpin oleh Tunik.

Kegiatan doa lintas agama tersebut berharap sekaligus memohon kepada Yang Maha Kuasa, agar kedepannya tidak ada lagi 'Tuty-Tuty' lain yang akan menjadi korban hukuman pancung dan berharap agar pemerintah Indonesia tergerak untuk memberikan perlindungan serta upaya maksimal membebaskan 188 PMI yang menanti hukuman mati.

Romlah Rosidah, selaku Penanggung Jawab acara menyampaikan persoalan PMI di luar negeri sudah ada sebelum pemerintah Indonesia membuat kebijakan berupa UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Akan tetapi, menurut Romlah, keberadaan undang-undang tersebut justru mengukuhkan adanya perbudakan modern karena PMI dipaksa masuk PJTKI, tidak ada aturan standar kontrak kerja, dipaksa membayar potongan agen berlebihan, tidak ada perlindungan bagi perempuan dan lain lain.

"Meski UUPPTKILN tersebut telah di revisi menjadi UU No. 18/2017, tetap tidak jauh berbeda dan belum bisa menjawab kebutuhan serta perlindungan sejati bagi BMI dan keluarganya," pungkasnya.
(JWR/FK, 07/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki