Berita > Seputar TKI
Depnaker Taiwan Akan Cabut Izin Perusahaan Yang Sediakan Asrama Tidak Layak Huni
04 Nov 2018 22:44:13 WIB | Hani Tw | dibaca 1271
Ket: demo pekerja migran menuntut supaya asrama dan pabrik dipisahkan
Foto: united daily news
Taipei, LiputanBMI - Depnaker Taiwan akan melakukan pencabutan izin perekrutan pekerja migran apabila kontruksi bangunan yang disediakan perusahaan sebagai asrama tidak memenuhi syarat, rentan akan kebakaran dan mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami cacat permanen.

Depnaker akan segera mengumumkan amandemen terhadap peraturan tentang kontruksi bangunan harus sesuai ketentuan yang ditetapkan dinas pemadam kebakaran, apabila pengusaha melanggar dan menyebabkan kematian pekerjanya, akan menerima denda sesuai ketentuan yang ditetapkan yaitu satu banding lima, serta izin perekrutan pekerja migran akan dicabut.

Sementara Kepala Tim Manajemen Tenaga Kerja Transnasional, Departemen Pengembangan Tenaga Kerja, Depnaker Taiwan Xue Jian Zhong (薛鑑忠,red.) menjelaskan, ketentuan satu banding lima maksudnya jika ada satu pekerja migran yang meninggal dunia sebagai dendanya adalah untuk selanjutnya perusahaan tidak diizinkan merekrut pekerja sebanyak lima orang. Sedangkan jika ada satu korban yang mengalami cacat permanen maka tidak diizinkan merekrut satu orang pekerja baru.

"Dengan adanya ketentuan tersebut saya berharap agar bisa mendorong para pengusaha untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku," demikian penjelasan Xue Jian Zhong sebagaimana ditulis media lokal Udn Minggu(4/11/2018).

Dalam enam bulan terakhir fenomena asrama yang jadi satu dengan pabrik telah menyebabkan delapan pekerja migran meninggal dunia karena terjadinya kebakaran di pabrik tersebut. Banyaknya korban yang tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia disebabkan karena lokasi kebakaran berada dalam satu pabrik sehingga tim pemadam kebakaran kesulitan untuk segera memberikan pertolongan.

Untuk menjamin keselamatan pekerja migran, Kementerian Tenaga Kerja bulan ini akan mengumumkan amandemen tentang pengajuan tuntutan supaya bangunan asrama dan pabrik dipisahkan, akan tetapi belum mendapatkan tanggapan. Sebagai tuntutan pertama untuk akomodasi pekerja migran yaitu memperkuat proyek bangunan dan bahan konstruksi yang tidak mudah terbakar.

Hasil investigasi Departemen Tenaga Kerja dari empat belas kabupaten yang tersebar di Taiwan dan sebanyak 70 perusahaan, hanya 14 perusahaan yang memenuhi syarat, dan 56 lainnya tidak memenuhi syarat. Sedangkan 34 perusahaan di antaranya tidak membuat laporan tentang keamanan bangunan ke publik, 17 perusahaan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan dan perawatan terhadap pekerja migran. Seperti, ukuran kamar setiap orang kurang dari 3x2 meter persegi, sementara 11 perusahaan diketahui bahwa kontruksi bahan bangunan asrama tidak memenuhi persyaratan dari dinas pemadam kebakaran. Xue Jian Zhong mengatakan, jika tidak segera melakukan pembenahan maka akan melakukan pencabutan izin perekrutan pekerja migran.

(HNI/IYD, 04/11)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki