Berita > Seputar TKI
Uji Coba Pengiriman PMI ke Arab Saudi Sistem Satu Kanal, Resmi Ditandatangani
12 Oct 2018 01:51:03 WIB | Juwarih | dibaca 791
Ket: Penandatanganan Kerjasama Bilateral Sistem Penempatan PMI Satu Kanal oleh Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta, pada Kamis (11/10/2018).
Foto: Humas Kemenaker RI
Jakarta, LiputanBMI - Uji coba pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)/one channel setelah kedua negara (Indonesia dan Arab Saudi) menyepakati, kemudian perjanjian kerjasama bilater secara resmi telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M Hanif Dhakiri, dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta, pada Kamis (11/10/2018).

Berdasarkan keterangan pers yang diterima LiputanBMI, kerja sama tersebut bertujuan untuk membenahi tata kelola penempatan PMI ke Arab Saudi, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraannya.

“Bagi Pemerintah Indonesia, kerja sama bilateral ini bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi,  ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik,” kata Menteri Hanif.

Menteri Hanif menjelaskan, SPSK tidak berarti mencabut Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, SPSK adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelarangan PMI ke Timur Tengah. 

“Pengiriman PMI juga berdasarkan jabatan dan keahlian tertentu. Bukan sebagai pembntu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan domestik,” jelas Hanif.

Oleh karenanya, Hanif berharap, kerja sama bilateral ini benar-benar meningkatkan mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

"Kami optimis, dengan berbagai perbaikan yang terintegrasi melalui satu sistem yang disepakati kedua negara menjadikan penempaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia berjalan jauh lebih baik” ungkap Hanif.

Kata Hanif, kerjasama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu pula, dan jika sudah berjalan akan dilakukan evaluasi per tiga bulan. Kemudian lokasi penempatan PMInya pun tertentu tidak semua daerah di Arab Saudi.

"Yang boleh hanya di lokasi Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) serta pada jabatan tertentu saja seperti baby  sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper, kata Menaker RI.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi mengatakan, pihaknya berharap uji coba kerja sama ini akan berjalan dengan baik.

"Kerja sama ini dalam kerangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan pekerja migran sesuai dengan hukum dan peraturan di kedua negara dan konvensi internasional,” ujar Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi.

Dalam perjanjian bilateral tersebut, setidaknya ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. 

PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi).  Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi  keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Kemudian kedua negara sepakat membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi/mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk terdapat call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga.

Setelah penandatangan yang dilakukan oleh kedua menteri kemudian dilanjutkan dengan penandatangan tehnical arrangement   oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Marulli A. Hasoloan dan Wakil Sekretaris Hubungan Internasional Menteri Tenagakerja dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia, Abdulaziz al Amr.
(JWR/IYD, 12/10)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki