Berita > Seputar TKI
SBMI: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Sinergi Tangani Kasus PMI
12 Sep 2018 23:45:08 WIB | Juwarih | dibaca 1169
Ket: Hariyanto saat jadi Narasumber Dialog Publik dan Soft Launching "Menelaah Tata Kelola Migrasi Ketenagakerjaan dan Problematika Buruh Migran Indonesia" yang diadakan oleh Jaringan Buruh Migran di Hotel Akmani, Jakarta pada Rabu (5/9/2018).
Foto: Jaringan Buruh Migran
Jakarta, LiputanBMI - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendorong mekanisme penanganan kasus pekerja migran Indonesia harus berbasis hulu hilir, artinya dibutukan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal menangani permasalahan warganya yang bekerja di luar negeri.

Hal itu dikatakan Ketua Umum SBMI, Hariyanto, kepada LiputanBMI saat ditemui di kantornya di Jl. Pengadegan Utara I, No.1B, RT 08/06 Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu 12 September 2018 di Jakarta.

"Kami mendorong metode penanganan kasus PMI harus berbasis hulu hilir sebagai mana dimandatkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindunga Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.

Hariyanto mengatakan, selam ini metode penanganan kasus PMI yang dilakukan pemerintah hanya bersepektif hilir saja, dalam arti ketika PMI yang bermasalah berhasil dipulangkan oleh pemerintah pusat kasusnya dianggap sudah selesai, padahal menurutnya masih dibutuhkan proses penegakan hukum di tingkat daerah untuk memberi sanksi kepada pihak perekrut yang melanggar aturan.

Metode penanganan kasus seperti itu dinilainya tidak membuat efek jerah bagi para perekrut nakal, sehingga yang terjadi terus menerus perekrutan penempatan PMI unprosedural ke sejumlah negara di Timur Tengah maupun ke negara lainnya.

"Data kami menyebutkan, terjadinya permasalahan PMI di luar negeri 80% akar permasalahannya disebabkan dari hulu, contohnya pemalsuan dokumen, perekrut unprosedural, hingga jeratan hutang, ini artinya dapat saya simpulkan bahwa tata kelola migrasi saat ini masih belum baik," kata ketua umum SBMI.

Hariyanto berharap dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang PPMI mekanisme penanganan kasus PMI saling bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar persoalan PMI dapat diminimalisir.

"Kami berharap dengan terbitnya UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI mekanisme penangan kasus saling bersinergi," harapnya.

Selain mekanisme penangan kasus, Hariyanto menyampaikan, dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah diberi peranan yang maksimal dalam mengurus warganya yang hendak bekerja keluar negeri.

Lanjutnya, dengan telah dibentuknya kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) harus di sambut dengan baik oleh pemerintah daerah, karena dengan dibangunnya LTSA/LTSP ini bertujuan untuk memangkas pungli dan berliku-likunya proses pengurusan dokumen calon PMI.

"Walaupun selama ini LTSA/LTSP masih bersifat pelayanan administratif, ke depannya semoga bisa membuka pelayanan sengketa penanganan kasus PMI," pungkasnya.

(JWR/IYD, 12/09)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki