Berita > Seputar TKI
Enam Tahun Lebih Kerja di PHK Sepihak, Pelaut Ini Gugat Perusahaan Pelayaran di PHI Banjarmasin
21 Aug 2018 02:02:27 WIB | Syafii | dibaca 1260
Ket: Dok. Surat Anjuran
Foto: LBMIJKT
Nasional, LiputanBMI - Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) menggugat PT Cahaya Ujung Pulau Laut (CUPL) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Gugatan tersebut atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kotabaru tentang hak-hak yang dianjurkan agar dibayarkan oleh perusahaan terhadap Isra (36), pelaut anggota PPI yang dipekerjakan di kapal SPOB Cahaya Ujung 05 sebagai pekerja yang diberhentikan (PHK) secara sepihak dengan masa kerja 6 tahun 10 bulan.

Disampaikan oleh pengurus PPI di Banjarmasin, Muhammad Adnan, perkara tersebut telah ia registrasikan pada kepaniteraan PHI-PN Banjarmasin, Kalsel dan telah diterima dengan nomor perkara : 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm yang didaftarkan pada Senin, (20/8/18) kemarin.

"Kemungkinan sidang pertama akan digelar dua minggu kedepan dengan agenda pembacaan gugatan," kata Adnan kepada LiputanBMI melalui selulernya ketika dikonfirmasi jadwal persidangan perdananya, Selasa (21/8/18).

Menurut Adnan, PPI sudah melakukan pendampingan advokasi melalui perundingan bipartit tetapi tidak menemukan penyelesaian, yang kemudian perselisihan tersebut dicatatkan pada Disnaker Kotabaru (tripartit), yang juga buntu dan berujung dengan terbitnya Surat Anjuran dari mediator hubungan industrial.

“Berdasarkan Anjuran Disnaker Kotabaru No. 565/373/Naker-2/2018 tanggal 29 Juni 2018 pihak pengusaha dianjurkan untuk membayar hak-hak pekerja sebesar Rp 83.180.483 ditambah upah proses sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat,” ungkap Adnan.

Masih kata Adnan, sesuai dengan Anjuran Disnaker, pihak perusahaan memberhentikan pekerja dengan alasan telah terjadi kekurangan muatan diatas batas toleransi, pekerja bekerja kurang bagus, perawatan kapal tidak baik, kelalaian yang mengakibatkan minyak tumpah di kapal, dan sering mendapat teguran keras karena kerap merokok di jetty pertamina.

Atas alasan-alasan diatas yang menjadi dasar perusahaan mem-PHK pekerja, Adnan menyebut berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan mediator hubungan industrial sesuai Anjurannya menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak dapat membuktikan alasan-alasan tersebut dengan dokumen pendukung yang menjadi bukti bahwa pekerja telah bersalah dan melakukan tindakan pelanggaran.

“Justru yang telah melakukan pelanggaran adalah pihak perusahaan dengan membayar upah pekerja sejak 2016 sebesar Rp 1 juta/bulan. Padahal diketahui upah minumum Kotabaru pada 2016 adalah sebesar Rp 2,2 juta, tahun 2017 Rp 2,3 juta, dan tahun 2018 Rp 2,5 juta/bulan, yang akhirnya dianjurkan oleh mediator agar perusahaan juga membayar kekurangan upah dimaksud,” pungkasnya.

(IS/IS, 21/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki