Berita > Opini
Labour Inspector Diminta Awasi Ketenagakerjaan Pelaut
19 Aug 2018 16:44:40 WIB | Syafii | dibaca 686
Ket: Pp 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi
Foto: Dok. PPI
Jakarta, LiputanBMI - Pengawasan terkait perlindungan kerja terhadap pekerja di bidang transportasi, salah satunya bidang pelayaran dilakukan oleh menteri di bidang perhubungan dan menteri di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, Pasal 41. Perlindungan kerja tersebut mencakup kesejahteraan, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja sesuai PP No. 51 Tahun 2012, Pasal 35.


Selama ini, pengawasan ketenagakerjaan di bidang pelayaran hampir sama sekali tidak dilakukan. Akibatnya upah murah dan tidak adanya asuransi serta jaminan sosial kesehatan & ketenagakerjaan seakan menjadi rahasia umum bagi pekerja yang dikenal bersertifikat standar internasional maritime organization (IMO) tersebut.


Soal pengupahan pelaut, yang terbaru di tahun 2018 kita masih temukan di Provinsi Kalimantan Barat ada pelaut yang masih diupah Rp 750 ribu/bulan. Padahal, upah minimum provinsi (UMP) di Kalbar 2018 sebesar Rp 2.046.900/bulan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 677 Tahun 2017 tentang UMP Kalbar 2018.


Apalagi jika bicara mengenai hak tunjangan hari raya keagamaan (THR), bagi pelaut rasanya hak tersebut adalah mimpi manis! Saat ini ada sekitar 30 pelaut yang bekerja di dalam negeri, yang sedang kita dampingi dalam rangka menuntut hak THR terhadap perusahaan, masih bergulir lamban di meja pengaduan posko THR.


Kemudian bicara hak asuransi dan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan pelaut, rasanya itu salah satu PR berat bagi pengawas BPJS untuk bisa menindak perusahaan-perusahaan pelayaran yang tidak mengikutsertakan para pelautnya dalam program tersebut. Sebab dari kuesioner online yang kita buat, dari 1500 responden 1000 diantaranya menyatakan tidak didaftarkan oleh perusahaannya. Andaikan para pelautnya berinisiatif untuk mendaftar sendiri, apakah kemudian perusahaan bisa menerimanya untuk kemudian membayarkan iurannya? Sepertinya perlu ketegasan lebih dari BPJS.

Seharusnya, pengesahan maritime labour convention, 2006 (MLC) menjadi UU No. 15 Tahun 2016 menjadi pintu masuk bagi pemerintah khususnya kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pelayaran. Mengingat, beberapa regulasi nasional yang telah comply dengan MLC 2006 meliputi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.


Penulis,
Imam Syafi'i
Ketua Advokasi, Hukum & HAM
Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia
(IS/IS, 19/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki