Berita > Opini
73 Tahun Indonesia Merdeka, Sudah Merdekakah PMI?
17 Aug 2018 19:07:31 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 1565
Ket: logo HUT ke-73 RI
Foto: situs Kemsetneg
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Bung Karno pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 barulah sebatas ‘kemerdekaan politik’. Kemerdekaan yang hanya sebatas ‘alat’ untuk mencapai kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya, yakni kemerdekaan di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Hari ini, 17 Agustus 2018, perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah menginjak usia 73 tahun. Lalu, sudahkah seluruh rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya sebagaimana dicita-citakan Bung Karno?

Nyatanya, saat ini masih ada ribuan, bahkan jutaan anak bangsa yang terpaksa mengais rezeki di negeri orang menjadi pekerja migran dengan harga diri dan nyawa sebagai taruhan.

Impitan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup memaksa mereka menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri karena kesempatan berkarya dan bekerja di negeri sendiri nyaris tidak ada. Padahal, negeri tercinta Indonesia yang mereka tinggalkan adalah negara yang sudah lebih dari tujuh dasawarsa merdeka.

Ironis, 73 tahun Indonesia merdeka, kemakmuran dan kesejahteraan sebagimana cita-cita kemerdekaan belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama kalangan masyarakat di daerah kantong-kantong kemiskinan di pedesaan yang menjadi daerah basis pekerja migran.

Kemerdekaan ekonomi sebagaimana dicita-citakan Bung Karno, sebagai capaian atas kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya hanya dinikmati oleh sebagaian rakyat Indonesia. Kemerdekaan hanya milik orang-orang kaya dan para pejabat yang mendapat gaji dari uang rakyat.

Sementara di sisi lain, setiap tahunnya, ratusan ribu jiwa kaum papa meninggalkan Indonesia. Meninggalkan kampung halaman dan keluarganya, menjadi pekerja migran di negeri orang.

Dengan demikian, 73 tahun Indonesia merdeka, sudah merdekakah PMI?

Secara politik, seluruh rakyat Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan kolonial sejak Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi 73 tahun yang lalu.

Namun, dalam bidang ekonomi, hala tuju sebuah negara merdeka dalam mewujudkan harapan dan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum, masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sepertinya masih jauh dari harapan ideal.

Secara ekonomi, kemerdekaan adalah bebas dan merdeka dari kemiskinan. Akan tetapi faktanya, ketimpangan sosial, jurang antara si miskin dan si kaya masih tampak menganga, meski negara sudah bergonta-ganti pengelola.

Menjadi PMI bukan sekadar strategi menafkahi keluarga, tetapi keputusan untuk mengadu nasib di negeri orang adalah sebuah perjuangan untuk mencapai cita-cita hidup layak di masa yang akan datang.

Keputusan menjadi PMI adalah keputusan untuk memerdekaan diri dan keluarga dari kemiskinan dan kebodohan. Semangat baja ingin menyekolahkan anak-anak agar tak bernasib sama seperti orang tuanya adalah semangat mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang, sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

Upaya menyejahterakan keluarganya harus dilalui dengan sebuah perjuangan dengan taruhan harga diri, bahkan nyawa, layaknya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Maka, jutaan PMI yang saat ini (dan entah sampai kapan) masih berada di negeri orang sesungguhnya adalah anak-anak bangsa yang sedang dalam perjuangan untuk memerdekaan diri dan keluarganya dari kemiskinan dan kebodohan.

Jika logo resmi HUT ke-73 RI yang dibuat pemerintah bertuliskan ‘Kerja Kita Prestasi Bangsa’, semangat di dada para PMI adalah ‘Kita kerja hingga ke negeri tetangga demi keluarga’

***
Dirgahayu Kemerdekaan RI
Diirgahayu Indonesiaku

MERDEKA … MERDEKA ... MERDEKA ...!




(FK/FK, 17/08)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki