Berita > Seputar TKI
PT Annur Jaya Dilaporkan ke BNP2TKI Atas Dugaan Praktik Overcharging
23 Jul 2018 20:23:42 WIB | Juwarih | dibaca 3162
Ket: PMI a.n Muhammad Yusuf dengan didampingi Tim Advokasi SBMI Indramayu mengadu ke BP3TKI di kantor LTSP Indramayu, pada Senin 23 Juli 2018
Foto: SBMI Indramayu
Indramayu, LiputanBMI - Diduga melakukan praktik pembebanan biaya penempatan berlebih (overcharging) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal ke Taiwan, PT Annur Jaya dilaporkan ke BNP2TKI oleh Serikat Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Senin, 23/7/2018.

"Setelah bukti-bukti sudah terkumpul baru tadi siang kami melaporkan PT Annur Jaya ke BNP2TKI," kata tim Advokasi SBMI Indramayu, Caskum setelah menyampaikan laporan di kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Indramayu.

Caskum mengatakan, PT Annur Jaya yang berkantor pusat di Surabaya itu diduga kuat telah melakukan praktik overcharging terhadap PMI bernama Muhammad Yusuf, warga Blok Pulo, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Berdasarkan keterangan korban, untuk biaya peroses PMI ke Taiwan dirinya sudah membayar ke pihak PJTKI sebesar Rp 36 juta, baik yang melalui transfer antar bank maupun diserahkan langsung secara cash," ujar Caskum.

Selain meminta biaya yang berlebihan, Caskum merasa ada kejanggalan dalam proses penempatan Yusuf ke Taiwan.

"Yusuf baru beberapa hari di Taiwaan. Ia berangkat 26 April 2018, tetapi pada 15 Mei 2018 dipulangkan atau gagal bekerja dikarenakan hasil medical test-nya unfit," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, lanjut Caskum, Yusuf merasa dirugikan oleh pihak perekrut baik yang di Indonesia maupun di Taiwan sehingga dirinya mengadukan permasalahannya ke SBMI Cabang Indramayu.

Sementara itu, ketua SBMI Indramayu, Juwarih menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak PT Annur Jaya terhadap Muhammad Yusuf dianggap telah bertentangan dengan Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor SE.02/KA/VII/2017 Tentang Penempatan TKI ke Taiwan untuk Jabatan Formal.

"Surat Edaran Kepala BNP2TKI tersebut memuat sanksi yang tegas jika PPTKIS dan Agency terbukti melakukan praktik overcharging kepada calon PMI," kata Juwarih kepada LiputanBMI, Senin (23/7) di Indramayu.

Juwarih menjelaskan, Poin (5) Surat Edaran Kepala BNP2TKI menyebutkan 'Apabila ditemukan adanya pembebanan biaya jual beli job terhadap Calon TKI, maka PPTKIS akan langsung dikenakan sanksi tunda layan, skorsing hingga pencabutan SIPPTKI.'

Atas dasar tersebut, Juwarih meminta pemerintah dalam hal ini BNP2TKI dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk berpihak kepada PMI dan menjatuhkan sanksi terhadap PT Annur Jaya.

"Kami harap ada keberpihakan terhadap PMI dan kami tagih komitmen kepala BNP2TKI dalam menegakkan kebijakan yang sudah dibuatnya sendiri agar bukan hanya sekadar pencitraan belaka," pungkasnya.

(JWR/FK, 23/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki