Berita > Seputar TKI
Banyak Kasus PMI Sarikah, Ini Tanggapan Konjen Hery
19 Jul 2018 23:54:56 WIB | Iyad Wirayuda | dibaca 1500
Ket: Konjen M. Hery Saripudin
Foto: Doc. FB
Jeddah, LiputanBMI - Pemerintah Indonesia telah menetapkan moratorium pengiriman pekerja migran sektor PRT ke Arab Saudi sejak tahun 2011. Hal itu juga diperkuat dengan dikeluarkannya Kepmenaker RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang larangan pengiriman PMI ke 21 negara kawasan Timur-Tengah.

Kendati demikian, fakta di lapangan masih banyak WNI yang datang ke Arab Saudi, baik menggunakan visa ziarah maupun visa Sarikah. Para PMI tersebut tentunya tidak mempunyai payung hukum yang jelas karena keberangkatannya dianggap unprosedural atau tidak mendapat izin resmi dari pemerintah Indonesia.

Pantauan LIputanBMI.com dari group Facebook Buruh Migran Indonesia-Saudi Arabia (BMI-SA) yang mempunyai anggota sekitar 80 ribu lebih, banyak PMI mengeluhkan perlakuan Sarikah di Arab Saudi, terutama Sarikah Arco dan Maharah. Dari mulai gaji yang tidak dibayar, penyiksaan, bahkan penelantaran PMI yang sakit hingga meninggal dunia. Perlakuan tersebut juga menyebabkan banyak PMI melarikan diri dari pengguna jasa. Lalu bagaimana tanggapan perwakilan pemerintah di Arab Saudi ?.

Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Mohamad Hery Saripudin menduga masih adanya pengiriman PMI ke Arab Saudi disebabkan dua hal, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya larangan pengiriman PMI informal (sektor PRT) ke Arab Saudi dan masih adanya PPTKIS nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengeruk keuntungan finansial

"KJRI Jeddah sedang gencar kirim laporan pelanggaran-pelanggaran yang kita temui dan membanjiri media dalam negeri dengan berita-berita perlakuan dzolim terhadap PMI. Diharapkan semua pihak di dalam negeri aware," ujarnya saat berbincang dengan LiputanBMI, Senin (16/7/2018).

Konjen Hery juga mengajak semua pihak untuk ikut mensosialisaikan terkait adanya larangan pengiriman PMI informal ke Arab Saudi. Jika pengiriman PMI unprosedural terus berlanjut, menurutnya akan banyak PMI yang menemui masalah, sementara yang mendapatkan keuntungan adalah oknum-oknum yang ikut bermain dalam pengiriman PMI.

"KJRI Jeddah akan tetap konsisten memberikan perlindungan dan meminta pertanggung jawaban mereka yang telah mendzolimi dan menyengsarakan sesama saudara WNI,” tandasnya.
(IYD/IYD, 19/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki