Berita > Seputar TKI
Masyarakat Sipil, Komunitas dan Aktivis Migran Desak Malaysia Hentikan Operasi PATI
04 Jul 2018 22:29:22 WIB | Figo Kurniawan | dibaca 2513
Ket: stop raids
Foto: NSI
Kuala Lumpur, LiputanBMI - Lebih dari 100 kelompok yang mewakili komunitas dan aktivis pekerja migran serta organisasi masyarakat sipil (CSO) mengeluarkan pernyataan bersama mendesak pemerintah Malaysia agar menghentikan operasi terhadap pekerja migran tak berdokumen atau yang biasa diistilahkan PATI, Rabu (4/7).

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh perwakilan komunitas dan aktivis migran Filipina, Banglades, Nepal, Indonesia, Myanmar, Kamboja, India serta mendapat dukungan beberapa CSO/NGO di Malaysia dan aktivis migran di Singapura, Hong Kong, Macau.

Mereka merasa perlu menyerukan ini untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja migran yang dihukum karena pelanggaran yang bukan karena kesalahan mereka.

Kelompok-kelompok tersebut juga meminta pertemuan darurat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia untuk membahas dan mengusulkan solusi komprehensif berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) terkait masalah ini.

Accordingly, migrant communities and CSOs concerned about migrants’ rights request an urgent meeting with the Minister of Home Affairs and Minister of Human Resource to discuss and propose comprehensive, rights-based solutions on these and related issues. Demikian bunyi pernyataan kelompok-kelompok tersebut sebagaimana rilis yng diterima redaksi LiputanBMI, Rabu (4/7).

Pemerintah Malaysia juga diminta menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam melakukan penggerebekan dan menahan pekerja migran tidak berdokumen sehingga aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil dapat memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi.

Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga mendesak pemerintah Malaysia untuk menghentikan penerapan daftar hitam (blacklist) bagi pekerja migran yang pulang sukarela melalui program 3 + 1. Pemerintah Malayisa harus memastikan bahwa semua pekerja migran mendapat bantuan hukum, dan hak untuk memperbaiki status mereka.

Pernyataan bersama itu menjelaskan bahwa pekerja migran menjadi ‘tidak berdokumen’ antara lain karena menjadi korban perdagangan manusia (traficking), korban penipuan agen, gagal mengurus permit dalam program re-hiring, proses pembaharuan permit yang rumit, dan sistem blacklist yang membuat mereka enggan pulang melalui program 3 + 1 sehingga memaksa mereka bertahan dengan status tidak berdokumen.

“Kita tidak boleh menghukum para migran yang menjadi korban perdagangan manusia ke Malaysia karena keadaan mereka berada di luar kendali mereka. Kita harus mengejar sindikatnya karena merekalah yang seharusnya bertanggung jawab,” kata pernyataan itu.



(FK/FK, 04/07)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki