Berita > Seputar TKI
SBMI Indramayu Ajak Warga Jabar untuk Pilih Cagub-Cawagub yang Peduli PMI
24 Jun 2018 17:42:10 WIB | Juwarih | dibaca 1269
Ket: Aksi Bela TKI SBMI Indramayu pada Migran Day 2016
Foto: SBMI Indramayu
Indramayu, LiputanBMI - Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC-SBMI) Kabupaten Indramayu mengajak warga Jawa Barat khususnya para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memilih calon Gubenur/Wakil Gubenur yang peduli dengan nasib PMI dalam Pilgub Jawa Barat pada 27 Juni 2018 nanti.

"Kami mengajak warga Jawa Barat khususnya keluarga PMI untuk memilih Cagub dan Cawagub yang punya kepedulian dengan permasalahan pekerja migran," ucap Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juwarih kepada LiputanBMI, Minggu (23/6/2018).

Berdasarkan data BNP2TKI per 31 Mei 2018, Jawa Barat merupakan provinsi pengirim PMI terbesar kedua setelah Jawa Tengah dan Kabupaten Indramayu menduduki peringkat pertama pengirim PMI secara nasional dengan jumlah PMI sebanyak 8.868 jiwa.

Oleh karena itu, kata Juwarih, Jawa Barat sudah seharusnya dipimpin oleh seorang Gubenur yang mempunyai perhatian serius terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.

"Kami berharap Cagub dan Cawagub yang terpilih nanti lebih peduli dengan permasalahan PMI asal Jawa Barat. Mengingat animo warga Jabar untuk bekerja keluar negeri sangat tinggi," harap Juwarih.

Juwarih melanjutkan, selain jumlah pengiriman PMI yang cukup tinggi, pengaduan permasalahan PMI asal Jawa Barat pun juga paling banyak se-Indonesia. Data BNP2TKI per 31 Mei 2018 menyebutkan terdapat 304 kasus PMI asal Jawa Barat dan Indramayu menduduki peringkat ketiga daerah yang PMI-nya banyak mengalami masalah (63 kasus).

Adapun jenis kasus yang sering dialami para pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat di luar negeri adalah hilang kontak, gaji tidak dibayar, penyiksaan, biaya berlebihan, PHK sepihak, perekrutan unprosedural, perdagangan orang, bermasalah dengan hukum sampai divonis hukuman mati, dan kasus-kasus lainnya.

"Permasalahan tersebut disebabkan minimnya akses informasi yang didapat PMI/calon PMI maupun keluarganya. Ini bukti belum maksimalnya perhatian dari Pemda Jabar dalam menangani permasalahan warganya yang bekerja di luar negeri,” kata Juwarih.

Menurutnya, kedepan Gubernur dan Wakil Jawa Barat harus lebih sensitif lagi terhadap persoalan buruh migran baik secara kebijakan regulasi maupun anggaran agar permasalah yang menimpa warganya yang menjadi PMI dapat diminimalisir.
(JWR/FK, 24/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki