Berita > Seputar TKI
Puluhan Pelaut Tidak Menerima THR, PPI Laporkan Pengusaha ke Kemnaker
08 Jun 2018 21:47:22 WIB | Syafii | dibaca 2894
Ket: Ilustrasi THR
Foto: Google
Jakarta, LiputanBMI - Puluhan pekerja laut atau pelaut yang dipekerjakan oleh PT Trans Power Marine yang berkantor pusat di daerah Jakarta Selatan mengadukan persoalan mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang sampai saat ini belum mereka dapatkan.


Hal di atas disampaikan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) saat ditemui LiputanBMI di kantor pusatnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.


Wakil Ketua Dalam Negeri PPI, Azhari Anwar menyebut, memang ada sekitar 40 pelaut anggota PPI yang diketahui bekerja pada perusahaan tersebut.


"Ya awalnya kami tanya ke mereka soal hak THR, ternyata para pelaut enggak dapatkan hak itu," ujar Azhari, Jumat (08/6/18).


Menurut Azhari, THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja.


Selain itu, lanjut Azhari, ketentuan tentang hak THR juga telah dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2018 tentang pembayaran THR tahun 2018, yang mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.


Besaran rincian THR, Azhari mengungkapkan berdasarkan SE Menaker bahwa besaran THR bagi pekerja yang sudah bekerja melebihi 12 bulan maka berhak atas THR sebesar satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya sudah melewati satu bulan tetapi belum satu tahun, maka besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja si pekerja dengan perhitungan masa kerja x upah sebulan dibagi 12 bulan.


PPI menyatakan, persoalan THR memang persoalan yang jarang didengar di kalangan pelaut, karena hampir mayoritas pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal dalam negeri, selama ini tidak menikmati hak tersebut dikarenakan kekurangpahaman para pelaut terhadap regulasi ketenagakerjaan.


Padahal, definisi pelaut atau awak kapal jelas merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (40) UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian, pasal 337 UU Pelayaran secara explisit pun menyatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Maka, PPI dalam kasus tersebut meminta kepada pemerintah khususnya kementerian di bidang ketenagakerjaan untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.


(IS/IS, 08/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki