Berita > Seputar TKI
Rencana Kirim 30 Ribu PMI ke Timur Tengah, SBMI: Sebaiknya Pemerintah Dengarkan Keluhan Korban
06 Jun 2018 03:03:42 WIB | Juwarih | dibaca 3068
Ket: Ilustrasi Pengiriman PMI
Foto: Google
Nasional, LiputanBMI - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diberitakan oleh sejumlah media masa berencana akan uji coba mengirimkan 30 ribu pekerja migran di sektor pekerja rumah tangga (PRT) setiap bulannya ke sejumlah negara di timur tengah.

Rencana Kepala BNP2TKI tersebut diingatkan oleh sejumlah Pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia di tingkat pusat, daerah, maupun pengurus SBMI di luar negeri.

Sekjen SBMI, Anwar Ma'arif mengatakan, terlepas pro dan kontra rencana uji coba pemerintah akan mengirim PMI ke Arab Saudi dan Qatar namun sebaiknya Kepala BNP2TKI terlebih dahulu melihat dan mendengarkan keluhan para PRT yang menjadi korban, baik yang masih bekerja maupun sudah dipulangkan.

"Kami tidak setuju jika PMI dijadikan bahan uji coba, ini jelas sangat merugikan," tutur pria yang akrab disapa Bobi kepada LiputanBMI melalui pesan elektronik, pada Selasa (5/6/2018)

Bobi menyampaikan, pada tahun 2015 lalu pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Tenaga Kerja/ Kepmenaker No. 260 tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

"Artinya jika pemerintah berencana akan menempatkan PMI ke sejumlah negara di kawasan timur tengah sebaiknya cabut dulu Kemenaker No. 260, agar tidak cacat hukum," tegasnya.

Lanjutnya, akhir-akhir ini pihaknya sering mendapat pengaduan dari para PMI yang sudah bekerja maupun yang masih di tempat penampungan agency di Arab Saudi. Mereka (PMI, Red) mengeluh dengan sistem syarikah.

Dari Indonesia para calon PMI di menyepakati kontrak kerja selama dua tahun dan dijanjikan akan mendapat gaji sebesar SR 1500 dengan pihak Syarikah Arco, namun setibanya di Arab oleh pihak agency di jual kontrak pendek per 3 bulanan ke majikan dan PMI hanya mendapat gaji sebesar SR 900-1200, serta kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh.

"Seperti disampaikan oleh PMI asal NTB, bahkan ia bekerja di rumah yang besar (4 lantai) dikerjakan sendirian, ini jelas sangat merugikan PMI," jelasnya.

Senada dengan Anwar Ma'arif, Ketua SBMI Indramayu, Juwarih, mengatakan bahwa pemerintah selalu ingin menempatkan PMI di luar negeri saja namun tidak di barengi dengan upaya perlindungan dan pengawasannya.

Terpisah, Rolan Kamal, pengurus SBMI Jeddah mengatakan pihaknya dari dulu menolak rencana pengiriman PMI ke Arab Saudi selama sistem perekrutan dan penempatan serta perlindungannya masih belum berpihak terhadap PMI khususnya di sektor Informal/PRT.

"Kami beserta 12 Ormas dan Orpol di Jeddah masih menolak dengan rencana pemerintah yang akan mengirim PMI di sektor PRT selama sistem perlindungannya masih belum jelas," ucap Rolan.

Rolan menambahkan, mengingat Hukum konvensional di Arab Saudi dan komunitas kabilah yang kurang dipahami dan dimengerti oleh PMI wanita asal Indonesia, sehingga seringkali terjadi diskriminasi hukum dan peradilan, yang mengakibatkan para PRT menjadi korbannya.

"Maka dari itu kami tetap menolak dibukanya kembali Pengiriman PMI secara besar besaran ke Arab Saudi, sikap kami ini demi menyelamatkan generasi bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan, yang mana selama ini banyak PRT kita mengalami masalah hukum pidana dan bahkan tidak sedikit yang harus menerima hukuman mati," pungkasnya.
(JWR/IYD, 06/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
jambore keluarga migran 2018
ATC Cargo
psstki