Berita > Seputar TKI
KBRI Riyadh Berhasil Selamatkan Dua PMI asal NTB dari Hukuman Mati
04 Jun 2018 23:20:11 WIB | Juwarih | dibaca 1748
Ket: Dubes Maftuh Abegebriel melepas kepulangan doa WNI asal Sumbawa-NTB Yang lolos Dari hukuman mati, S Umiyati Dan Masani ke Indonesia.
Foto: KBRI Riyadh
Riyadh, LiputanBMI - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Arab Saudi telah berhasil menyelamatkan dua pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lolos dari hukuman mati setelah Pengadilan Banding menolak tuntutan qisas terhadap keduanya, pada (10/08/2017).

Seperti dilansir pada web resmi Kementerian Luar Negeri/www.kemlu.go.id, kedua PMI tersebut bernama Sumiyati binti Muhammad Amin dan Masani binti Syamsuddin Umar, keduanya merupakan warga Sumbawa, NTB.

Dengan suara terbata-bata keduanya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo menurutnya telah menugaskan seorang Duta Besar dan para Diplomat KBRI Riyadh yang sangat menaruh perhatian besar terhadap nasib para PMI yang sedang terdera kasus hukum di Saudi Arabia.

Sumiyati dan Masani menyampaikan ucapan apresiasi tersebut di acara Buka Bersama dan sekaligus pamitan perpisahan dengan KBRI Riyadh dan 300 WNI Ekspatriat Indonesia yang hadir di Aula KBRI Riyadh, (1/6/2018).

Sementara itu, Duta Besar RI Riyadh, Maftuh Abegebriel, menjelaskan bahwa suatu qisas harus dilakukan secara konsensus di antara para ahli waris korban tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam kasus ini ada salah satu anggota keluarga mencabutnya.

"Itu ada ketentuan yang sangat dikenal dalam al-Tasyri 'al-Jina'iy atau hukum pidana Islam," jelas Maftuh.

Atas putusan tersebut Kata Maftuh, keluarga lain yang dimotori oleh Fahad al-Otaibi bersikukuh berkembang biak di Pengadilan Banding pada akhir tahun 2017 menguatkan putusan Pengadilan Pidana Dawadmi yang menolak tekanan qisas terhadap kedua PMI yang masih bersaudara ini. Dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, KBRI proses pencabutan tindakan pencegahan kedua PMI keluar dari Arab dan pengajuan proses keluar izin dari kantor imigrasi.

Maftuh juga menyampaikann bahwa kepulangan dua PMI ini akan didampingi langsung oleh Atase Hukum KBRI Riyadh, Muhibuddin Thaib, seorang jaksa karir dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung yang pernah diangkat di KPK.

"Atkum ini adalah seorang diplomat santri asal Aceh yang sangat memahami hukum pidana Islam (tasyri 'jina'iy) proses pendampingan PMI yang sedang menegakkan hukum di Saudi dapat tertangani secara komprehensif," ucap pria lulusan Hadis Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkaca dari kasus hukum kedua PMI tersebut, menurut Dubes proses permasalah hukum bagi Warga Negara Indonesia akan sangat membantu karena proses penyidikan kasusnya dapat dilacak. Maka dari itu diperlukan sikap proaktif para Garda Depan Diplomasi.

"Dan ke depan perlu adanya penguatan para diplomat ahli hukum pidana Islam untuk pendampingan masalah-masalah hukum yang banyak menimpa ekspatriat Indonesia di Arab Saudi," pungkasnya.

Diketahui, awal mula kasus hukumnya dimulai dari keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian Saudi pada tanggal 27/12/2014 atas tuduhan bersekongkol melakukan sihir/santet sehingga anak majikan menderita sakit permanen, dan tuduhan bersekongkol membunuh ibu majikan, Hidayah binti Hadijan Mudfa al-Otaibi dengan cara menyuntikan zat lain dicampur dengan insulin ke tubuh ibu majikan yang menderita diabetes yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kemudian KBRI Riyadh melakukan pendampingan intensif bagi kedua WNI dalam menjalani proses hukum di persidangan dan secara rutin melakukan kunjungan penjara untuk membekali keduanya dalam menghadapi proses pemeriksaan persidangan.

Pada sidang ke-10 tanggal 20/02/2016, Pengadilan Pidana kota Dawadmi memutuskan perkara kasus sihir dengan menjatuhkan hukuman ta'zir (dera), masing-masing dihukum penjara di Kota Dawadmi selama 1,5 tahun untuk Sumiyati dan 1 tahun untuk Masani. Putusan tersebut didasarkan bukti pengakuan kedua WNI saat di penyidikan yang dilegalisasi pengadilan.

Selanjutnya, pada persidangan tanggal 10/08/2017, Pengadilan memutuskan untuk menolak tuntutan qisas terhadap kedua WNI dengan alasan karena salah seorang ahli waris, Sinhaj Al Otaibi di depan persidangan menegaskan bahwa ia mencabut hak tuntutan qisas terhadap kedua PMI tanpa menuntut konpensasi apapun.
(JWR/IYD, 04/06)
BRI KSA
Universitas Terbuka Riyadh
BNI Saudi Arabia
ATC Cargo
psstki